Tambahan pasokan dari Rusia adalah langkah taktis yang masuk akal untuk memperluas opsi pasok dan mengurangi risiko konsentrasi impor
Surabaya (ANTARA) - Akademisi mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjalin kerja sama dengan Rusia untuk mengamankan pasokan bahan bakar minyak dan liquefied petroleum gas (LPG) nasional di tengah tekanan geopolitik global saat ini.
“Tambahan pasokan dari Rusia adalah langkah taktis yang masuk akal untuk memperluas opsi pasok dan mengurangi risiko konsentrasi impor,” ujar Peneliti Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Mineral Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Ridho Hantoro saat dihubungi di Surabaya, Jumat.
Ridho menilai kerja sama yang dicapai melalui pertemuan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat diversifikasi sumber energi nasional, terutama untuk pasokan minyak mentah (crude oil), LPG, dan pengembangan fasilitas penyimpanan (storage).
Menurut dia, rencana pembangunan fasilitas penyimpanan menjadi bagian yang lebih fundamental dalam penguatan ketahanan energi nasional.
“Pembangunan storage adalah langkah strategis yang lebih fundamental, karena memperkuat ketahanan sistem, bukan hanya menambah volume pembelian sesaat,” kata Ridho.
Meski demikian, ia menekankan keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dari implementasi teknis di lapangan, bukan sekadar capaian diplomatik.
“Keberhasilan kebijakan ini nanti tidak diukur dari headline diplomatiknya, tetapi dari hal-hal yang sangat konkret, apakah harga pasokan lebih kompetitif, apakah crude-nya cocok untuk kilang, apakah LPG benar-benar mengurangi tekanan impor, apakah storage berada di lokasi logistik yang tepat, dan apakah stok itu benar-benar bisa diakses cepat saat krisis,” ujarnya.
Ia menambahkan tambahan pasokan energi dari luar negeri perlu diiringi penguatan sektor domestik agar tidak hanya menjadi solusi jangka pendek.
“Ini sebaiknya dipandang sebagai bagian dari strategi transisi dan ketahanan energi, bukan sebagai tujuan akhir. Indonesia tetap perlu paralel memperkuat lifting domestik, upgrading kilang, efisiensi konsumsi BBM, substitusi LPG, bioenergi, dan percepatan elektrifikasi. Tanpa itu, tambahan pasokan hanya akan memperbaiki gejala, bukan akar kerentanannya,” katanya.
Senada dengan itu, dosen dan peneliti kebijakan publik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Ahmad Nizar Hilmi menilai langkah pemerintah juga relevan dalam konteks ekonomi-politik energi global.
“Dalam perspektif kebijakan, kerja sama pasokan energi dengan Rusia perlu dibaca bukan sekadar solusi teknokratis untuk menambah stok, tetapi juga bagian dari dinamika ekonomi-politik energi global yang membentuk pilihan kebijakan domestik,” ujarnya.
Ia menambahkan kebijakan tersebut bersifat pragmatis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri di tengah gejolak global.
“Menjaga suplai dan harga tetap terkendali berarti meredam potensi tekanan sosial akibat inflasi dan gejolak ekonomi. Karena itu, kebijakan ini bersifat pragmatis dalam jangka pendek, tetapi berisiko menjadi ‘manajemen ketergantungan’ jika tidak diiringi agenda perbaikan lain yang lebih mendasar,” katanya.
Pewarta: Willi IrawanEditor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
