Kemendagri dampingi rapat staf perdana Pemkab Tulungagung pasca-OTT

Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendampingi rapat staf perdana, pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Nonaktif Gatut Sunu Wibowo.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin di Tulunagung, Selasa, mengatakan, rapat tersebut diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal.

“Kami telah menyampaikan bahwa ASN tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan rapat staf tersebut juga menjadi forum konsolidasi internal pemerintah daerah dalam menyikapi situasi pasca-OTT KPK.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Efrimeiriza mengatakan pihaknya hadir atas arahan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung.

Menurut dia, terdapat empat poin utama yang disampaikan kepada ASN, yakni memastikan pemerintahan tetap berjalan normal, menjaga pelayanan publik, melakukan mitigasi agar kasus serupa tidak terulang, serta memberikan motivasi kepada aparatur.

“Empat hal itu kami sampaikan sebagai respons atas OTT KPK di Tulungagung,” kata Efrimeiriza.

Ia menambahkan Tulungagung menjadi perhatian Kemendagri karena telah dua kali mengalami kasus OTT kepala daerah, sehingga diperlukan langkah pendampingan dan evaluasi.

“Setelah OTT, kami segera turun melakukan pendampingan sebagai bagian dari evaluasi pemerintah daerah,” ujarnya.