Pemkot Batu: Peningkatan kinerja dalam LPPD 2025 sesuai kondisi riil

Kalau ada capaian yang rendah maka penekanannya adalah pelaksanaan intervensi

Malang Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menyatakan bahwa peningkatan kinerja yang terangkum di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2025 sesuai potret kondisi riil di lapangan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu Aries Setiawan di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu, menyampaikan data-data yang terpampang tersebut terlebih dahulu dilakukan verifikasi berkala sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

"Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, bahwa Ringkasan LPPD disampaikan kepada masyarakat dan di publikasikan melalui media cetak harian dan/atau media online, papan pengumuman, serta website resmi pemerintah," kata Aries.

Berdasarkan ringkasan LPPD 2025 yang diterima, indikator kinerja makro di Kota Batu, meliputi indeks pembangunan manusia (IPM), persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlalu (ADHB) mengalami perkembangan ke arah lebih baik ketimbang periode 2024.

IPM Kota Batu pada 2025 tercatat sebesar 80,35 persen atau naik 0,82 persen dibandingkan periode 2024 di angka 79,69 persen.

Sementara persentase penduduk miskin pada 2025 tercatat 2,86 persen atau turun 6,53 persen dari 2024 yang sebesar 3,06 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang juga turun dari 3,63 persen pada 2024 menjadi 3,52 persen pada 2025.

Lalu, PDRB ADHB Kota Batu pada 2025 sebesar Rp105,20 miliar atau tumbuh 5,75 persen dari 2024 sebesar Rp99,4 miliar.

Kendati demikian, ketimpangan pendapatan (gini rasio) mengalami kenaikan pada 2025, dari sebelumnya 0,327 menjadi 0,347 atau naik 6,11 persen.

Capaian kinerja urusan pelayanan dasar untuk indikator anak berusia 5-6 tahun yang berpartisipasi di dalam pendidikan usia dini pada 2025 berada di angka 97,93 persen.

Indikator anak berusia 7-15 tahun yang berpartisipasi di dalam pendidikan dasar pada 2025 tercatat mencapai 99,18 persen.

Sedangkan, indikator anak berusia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada 2025 sebesar 65,52 persen.

Untuk realisasi belanja bidang pendidikan pada 2025 sebesar Rp171,9 miliar atau 71,18 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp214,4 miliar.

Realisasi belanja untuk bidang kesehatan telah mencapai 91,04 persen atau Rp116,3 miliar dari jumlah alokasi sebesar Rp127,8 miliar.

Cakupan pelayanan kesehatan, diantaranya untuk balita, anak usia pendidikan dasar, masyarakat berusia 15-59 tahun, dan masyarakat berusia di atas 60 tahun telah mencapai 100 persen.

Alokasi belanja untuk urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terealiasi Rp80,6 miliar atau 89,86 persen dari alokasi anggaran senilai Rp89,7 miliar.

Kemudian, realisasi belanja urusan keperluan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada 2025 mencapai Rp33,4 miliar atau 91,57 persen dari alokasi Rp36,5 miliar.

Meski demikian realisasi belanja masih bersifat unaudited.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu Arif Purwanto menyampaikan capaian positif peningkatan kinerja merupakan cermin sinergisitas dari seluruh perangkat daerah.

"Kami selalu bertemu setiap waktu untuk mengevaluasi, kalau ada capaian yang rendah maka penekanannya adalah pelaksanaan intervensi," ucapnya.

Masing-masing perangkat daerah memang wajib menyuguhkan data yang tepat sesuai kebutuhan di dalam aplikasi SILPPD Kementerian Dalam Negeri.

Sebelum melakukan pengunggahan data, setiap laporan akan dicek ulang oleh bagian pemerintahan dan selanjutnya akan di-review dan diverifikasi oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) Inspektorat.

"Kalau ternyata dinilai masih kurang lengkap oleh APIP, maka dikembalikan lagi ke kami dan diteruskan ke perangkat daerah terkait," kata dia.

Sebagai informasi, hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) 2024 menempatkan Kota Batu di urutan ke-6 secara nasional dengan nilai 3,6057 poin.