Kapolda sebut kamtibmas di Jatim triwulan I 2026 kondusif

Surabaya (ANTARA) - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto menyatakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah setempat selama Januari-Maret atau triwulan I 2026, secara umum aman serta kondusif.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran karena situasi kamtibmas selama Januari sampai Maret 2026 dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif," kata Kapolda Jatim saat Gelar Operasional Analisis dan Evaluasi (Anev) Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) Triwulan I Tahun 2026 di Mapolda Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Dia menjelaskan pengamanan Ramadhan, Nyepi, hingga Operasi Ketupat Semeru juga berjalan baik, termasuk arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah di Jawa Timur.

Berdasarkan data Anev, jumlah kejahatan di Jawa Timur pada Januari tercatat 5.367 kasus, Februari 5.434 kasus, dan Maret menurun menjadi 5.349 kasus.

Sementara itu, gangguan kamtibmas tercatat 6.348 kejadian pada Januari, 6.588 kejadian pada Februari, dan 6.773 kejadian pada Maret.

"Meski situasi relatif terkendali, seluruh satuan wilayah harus meningkatkan deteksi dini, kecepatan respons, serta efektivitas penyelesaian perkara," kata Kapolda.

Sejumlah isu strategis juga menjadi perhatian, antara lain peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), dinamika buruh dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), potensi konflik perguruan silat, fenomena sound horeg, stabilitas bahan bakar minyak (BBM), elpiji, bahan pokok, hingga pengamanan kompetisi Liga 1 dan potensi bencana cuaca ekstrem.

Selain itu, pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Nganjuk dalam rangka peresmian Monumen dan Museum Pahlawan Nasional Marsinah turut menjadi prioritas.

Kapolda meminta seluruh jajaran melakukan pemetaan potensi kerawanan, khususnya menjelang May Day dan agenda VVIP Presiden, dengan pendekatan humanis namun tetap tegas sesuai prosedur tetap (protap).

Di akhir arahannya, ia menekankan pentingnya pelayanan prima, penguatan etika personel, serta pencegahan arogansi guna menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.