Wali Kota Mojokerto wajibkan pelaku usaha tertib lapor LKPM

Mojokerto (ANTARA) - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mewajibkan kepada pelaku usaha di wilayah setempat untuk tertib dalam pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai dasar utama dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam bimbingan teknis Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS-RBA) sekaligus LKPM tahun 2026, Ika mengatakan bahwa data yang akurat dan valid dari pelaku usaha menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

“Pemerintah itu butuh data. Data investasi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam melihat kondisi riil ekonomi daerah,” tuturnya di Balai Kota Mojokerto, Jawa Timur, Senin.

Ia menjelaskan, data yang dilaporkan melalui LKPM akan menjadi bahan analisis yang kemudian disinkronkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghasilkan indikator kinerja seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, hingga ketimpangan.

Ia mengatakan pelaporan LKPM bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban yang diatur dalam regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko.

Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah memiliki peran dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta verifikasi data yang dilaporkan pelaku usaha.

“Kami wajib membina, mengawasi, sekaligus memverifikasi data LKPM. Maka pelaku usaha juga wajib melaporkan secara benar dan faktual,” tuturnya.

Pemkot Mojokerto menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan LKPM dapat mencapai 100 persen. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah terus melakukan pendampingan serta memberikan kemudahan dalam proses perizinan melalui sistem OSS.

“Ini adalah kerja bersama. Pemerintah menyiapkan regulasi dan fasilitas, sementara pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sekaligus melaporkan secara tertib,” katanya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dapat terus diperkuat, sehingga iklim investasi di Kota Mojokerto semakin kondusif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Kalau investasi tumbuh, ekonomi juga bergerak. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat,” katanya.