Menbud siap hadirkan regulasi agar film nasional tak cepat masuk OTT

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan siap menghadirkan regulasi agar film Indonesia yang tayang di bioskop tidak cepat masuk ke platform digital atau over the top seperti Netflix, karena membahayakan film Indonesia.

“Bioskop bisa tutup lama-lama kalau orang sudah mulai nonton langsung di gadget,” kata Fadli di Jakarta, Rabu.

Fadli pun menyebut siap mendukung dari sisi regulasi setidaknya memberikan hak eksklusif penayangan film di bioskop selama empat bulan dan akan berdiskusi dengan produser film terkait hal itu.

Hal itu ia sampaikan berkaca dengan kondisi bioskop di berbagai negara, salah satunya di benua Eropa, yakni masyarakat setempat telah enggan ke bioskop, begitu juga masyarakat Korea Selatan.

“Di Eropa orang susah masuk datang ke bioskop lagi, sangat sedikit. Banyak bioskop yang tutup. Di Korea juga sekarang meskipun filmnya luar biasa kemana-mana tetapi orang yang datang ke bioskop sudah sangat sedikit,” katanya.

Padahal, bioskop memiliki dampak ganda atau multiplier effect yang berpengaruh pada perputaran ekonomi seperti makanan dan minuman dan lainnya.

Hal tersebut ia sampaikan dalam peringatan Hari Film Nasional 2026 yang digelar bersama Lembaga Sensor Film (LSF) yang juga ditandai dengan nonton film “Darah dan Doa” karya Usmar Ismail.

Film yang telah tayang pada 1950 menjadi tonggak sejarah karya Bapak Perfilman Indonesia. Pemilihan film ini pun diharapkan menjadi pengingat akan kerja keras sineas nasional 76 tahun yang lalu serta bentuk apresiasi atas karya monumental perfilman nasional.

“Kita menikmati pada hari ini bagaimana karya monumental dari bapak perfilman Indonesia, Umar Ismail bisa kembali kita nikmati dari karya pada 1950, 76 tahun sampai hari ini kita bisa nikmati kembali. Ini bagian dari kerja keras dari upaya untuk melindungi artefak melindungi karya perfilman nasional kita, sehingga anak cucu di depan bisa kembali menikmati,” pungkas Ketua LSF Naswardi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.