Bapanas soroti fenomena lapar tersembunyi meski tanpa bencana alam

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyoroti fenomena lapar tersembunyi dan minimnya asupan energi yang berisiko memicu status rentan rawan pangan di suatu wilayah meski tidak terjadi bencana.

Rentan rawan pangan adalah kondisi wilayah atau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses, ketersediaan, atau pemanfaatan pangan bergizi, menjadikannya berisiko tinggi mengalami kelaparan dan masalah gizi.

Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas Sri Nuryanti dalam kegiatan Diseminasi Inovasi Pangan Tahan Iklim Ekstrem secara daring di Jakarta, Senin, memaparkan bahwa suatu wilayah bisa tergolong rentan rawan pangan, manakala produksinya tidak memadai dan tidak memiliki stok penyangga yang cukup untuk masyarakat.

"Walaupun tidak mengalami bencana, tetapi kalau produksinya tidak cukup, tidak punya cadangan pangan, banyak yang lapar secara tersembunyi, PUU-nya tinggi, lalu protein hewaninya tidak ada, pangan yang beredar tidak aman, mereka berisiko untuk mengalami rentan rawan pangan," katanya.

Lebih lanjut, Sri memaparkan bahwa indikasi kerentanan gizi tersebut dapat dilihat dari angka Prevalence of Undernourishment (PUU) yang mencerminkan ketidakmampuan individu dalam memenuhi standar gizi agar bisa hidup sehat, aktif, dan produktif.

Kondisi ini umumnya terjadi ketika fungsi pemanfaatan pangan tidak didukung oleh ketersediaan protein hewani yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Perseorangan ini tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya dari konsumsi energi minimum 2.100 kilokalori per kapita sehari, sehingga hidupnya lemah, letih, lesu, tidak bisa aktif apalagi produktif," ujarnya.

Selain masalah kuantitas asupan kalori, Sri juga menekankan pentingnya jaminan keamanan dan mutu pangan agar masyarakat terhindar dari penyakit mematikan akibat kontaminasi zat beracun.

Ia menyoroti sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya Papua. Bapanas mencatat sebanyak 17 dari 48 kabupaten/kota di Papua tergolong rentan rawan pangan dan yang mengalami risiko rawan pangan.

Sri mengajak para pemangku kepentingan terkait untuk menangani permasalahan ini, salah satunya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan intervensi dalam upaya mengurangi risiko rawan pangan berbasis riset.

"Selain jumlah pangannya harus cukup bertambah, kualitasnya juga harus beragam, bergizi seimbang, dan aman. Dan salah satu pekerjaan penting untuk menangani tantangan ini adalah teknologi," ucap Sri Nuryanti.

Senada dengan Sri, Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN Yudhistira Nugraha menawarkan dua solusi utama yang saling berkesinambungan, yaitu upaya adaptasi dan mitigasi.

Adaptasi difokuskan pada peningkatan produktivitas, ketahanan terhadap cekaman iklim, serta manajemen ketersediaan air dan stok. Sementara itu, mitigasi bersifat antisipatif agar tidak terjadi pelepasan emisi gas rumah kaca yang lebih banyak dari sektor produksi.

"BRIN bisa sebagai fasilitator, menyediakan science-based proven terkait dengan validasi klaim dampak gas rumah kaca, misalkan menghitung secara ilmiah penurunan emisi gas rumah kaca, dan sebenarnya ini sedang dilakukan oleh BRIN," ucap Yudhistira Nugraha.