DPRD Jatim minta pemprov pastikan keselamatan PMI di Timur Tengah

Keselamatan warga Jawa Timur yang bekerja di luar negeri harus menjadi prioritas

Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jawa Timur meminta pemerintah provinsi setempat memastikan keselamatan ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Timur Tengah di tengah meningkatnya konflik antara Iran dan koalisi Amerika Serikat (AS) serta Israel.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan keselamatan ribuan pekerja migran asal Jatim tersebut.

“Keselamatan warga Jawa Timur yang bekerja di luar negeri harus menjadi prioritas. Pemprov Jatim harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, KBRI, serta instansi terkait untuk memastikan kondisi para PMI tetap aman,” ujar Renny dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

Anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut menilai situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat ribuan PMI asal Jawa Timur masih bekerja di sejumlah negara di kawasan tersebut.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipatif, termasuk melakukan pemetaan lokasi para PMI serta menyiapkan skenario evakuasi apabila situasi konflik semakin memburuk.

“Pemprov harus memastikan data PMI asal Jatim yang berada di Timur Tengah benar-benar diperbarui. Jika situasi tidak kondusif, langkah-langkah evakuasi harus sudah dipersiapkan sejak dini,” katanya.

Renny menambahkan perlindungan terhadap PMI tidak hanya dilakukan saat terjadi krisis, tetapi harus dimulai sejak proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), terdapat sekitar 7.000 PMI asal Jawa Timur yang bekerja di kawasan Timur Tengah, dengan jumlah terbesar berada di Arab Saudi, Turki, dan Qatar.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.