Gubernur Jatim pastikan penanganan cepat dampak banjir di Probolinggo

Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Probolinggo M. Haris memastikan efektifitas penanganan cepat untuk warga yang terdampak banjir di Kabupaten Probolinggo saat meninjau lokasi terdampak banjir di Kecamatan Kraksaan, Senin.

"Pemprov Jatim bergerak cepat bersama seluruh jajaran Pemkab Probolinggo untuk memastikan keselamatan warga serta percepatan penanganan pascabanjir," kata Khofifah di Probolinggo.

Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan luapan sungai dan merendam permukiman warga, sehingga sejumlah kecamatan terendam banjir di antaranya Kecamatan Kraksaan, Besuk, Krejengan, Gading, Kotaanyar, dan Pakuniran.

Berdasarkan data sementara pada 21–22 Februari 2026 tercatat jumlah warga terdampak bencana di Kecamatan Kraksaan sebanyak 810 KK, Krejengan sebanyak 264 KK, Gading sebanyak 11 KK, Besuk sebanyak 23 KK, Kotaanyar sebanyak 14 KK, dan Kecamatan Pakuniran sebanyak 100 KK.

Sebagai langkah tanggap darurat, Gubernur Jatim telah menerjunkan BPBD, Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU SDA bersinergi dengan TNI-Polri serta jajaran Pemkab Probolinggo melakukan asesmen lapangan untuk pendataan terhadap kerusakan rumah, fasilitas umum, tempat ibadah, hingga sarana pendidikan yang terdampak arus dan genangan.

"Kami bersama-sama Bupati Probolinggo memetakan kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat, sebagai dasar penentuan skala prioritas intervensi,” tuturnya.

Khofifah mengatakan Pemprov Jatim membawa tim cukup lengkap yakni tim yang biasa menangani pembuatan jembatan, tim mengatasi persoalan sungai hingga tim rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana, sehingga penanganan tidak hanya berfokus pada respon jangka pendek, tetapi juga pada solusi jangka menengah dan panjang.

"Untuk jangka pendek, prioritas diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, percepatan pembersihan material, serta perbaikan akses jalan dan jembatan," katanya.

Menurutnya langkah jangka pendek yang harus dilakukan adalah segera memastikan pembersihan hunian karena masyarakat melaksanakan ibadah puasa hingga menyambut Lebaran.

Sementara untuk jangka menengah dan panjang, Pemprov Jatim akan mendorong normalisasi sungai, penguatan pondasi di sisi kanan-kiri sungai, serta penataan titik pertemuan percabangan sungai yang berpotensi menjadi titik rawan luapan.

"Normalisasi sungai memang membutuhkan anggaran yang tidak kecil dan hasilnya tidak selalu terlihat secara kasat mata seperti membangun sekolah atau pasar, namun itu investasi penting untuk mengurangi risiko banjir berulang,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, perbaikan dan penyesuaian konstruksi jembatan milik Pemprov Jatim juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan kontur tanah dan debit air, guna meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap potensi banjir di masa mendatang.

Sementara Bupati Probolinggo M. Haris mengatakan Pemkab Probolinggo terus melakukan upaya turun langsung di tengah-tengah masyarakat melalui strategi penanggulangan bencana melalui tagline BPBD “Gercep Sae” (Gerak Cepat, Terpadu, Berbasis Kecamatan dan Desa).

"Setiap kecamatan telah memiliki Posko Bencana, dan Forkopimca terus melakukan koordinasi intensif tanpa henti. Kami akan fokus dalam meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan dari bencana banjir," katanya.