Wamendiktisaintek: Revitalisasi pendidikan jawab masalah masyarakat

Surabaya (ANTARA) - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof Fauzan menekankan revitalisasi pendidikan tinggi penting dilakukan agar perguruan tinggi mampu meningkatkan mutu dan relevansi dalam menjawab berbagai persoalan di masyarakat.

“Hanya dengan pendidikan bermutu, bangsa Indonesia akan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Pendidikan adalah kunci dari segalanya,” katanya dalam Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MSA PTNBH) di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat.

Ia mengatakan pendidikan tinggi harus menjadi pondasi utama dalam merumuskan langkah-langkah strategis pembangunan bangsa, sehingga revitalisasi peran perguruan tinggi diperlukan untuk meningkatkan mutu, akseptabilitas, dan daya jawab terhadap dinamika masyarakat.

Menurut Fauzan, penguatan kelembagaan dan tata kelola Tridharma Perguruan Tinggi perlu dijadikan pedoman utama dalam menjalankan perguruan tinggi di tengah tantangan nasional maupun global.

“Tidak ada alasan untuk tidak melakukan revitalisasi pendidikan tinggi. Revitalisasi memerlukan modal yang kuat, terutama modal empiris berupa data yang dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan arah pengembangan perguruan tinggi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan amanat Pasal 31 Ayat 5 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

“Saya kira kita semua paham bahwa perguruan tinggi adalah penyangga kuat lahirnya peradaban bangsa. Maka, jika perguruan tinggi berada dalam kondisi yang baik dan unggul Insyaallah peradaban bangsa ini juga akan menjadi unggul,” ucapnya.

Dalam paparannya, Fauzan menyampaikan data bahwa Indonesia saat ini memiliki 4.416 perguruan tinggi dengan 303.067 dosen dan 9.967.487 mahasiswa.

Sebaran mahasiswa masih didominasi program studi sosial humaniora serta sains dan teknologi, sementara pemerintah terus mendorong penguatan program berbasis science, technology, engineering, and mathematics (STEM).

Ia juga menilai pendidikan tinggi Indonesia masih menghadapi tiga persoalan utama, yakni mutu, relevansi, dan akses.

Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi secara nasional berada di kisaran 32 persen, sementara di Jawa Timur tercatat 31,8 persen.

Upaya peningkatan APK selama ini dilakukan melalui skema beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), beasiswa pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan filantropi, yang dinilai perlu lebih diarahkan kepada kelompok masyarakat yang belum memiliki akses pendidikan tinggi.

Selain itu, Fauzan menekankan pentingnya adaptasi perguruan tinggi terhadap kebutuhan Generasi Z yang mengharapkan keahlian spesifik dan aplikatif, keterhubungan dengan dunia industri, kepastian kerja, serta fleksibilitas sistem pendidikan.

“Keempat aspek tersebut menjadi kunci agar pendidikan tinggi Indonesia mampu bertahan, adaptif, dan relevan dalam menjawab tantangan masa depan,” katanya.