Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya memastikan jika perbaikan sistem parkir dari manual ke nontunai sebagai upaya untuk transparansi dan juga kenyamanan pengguna jasa parkir di kota setempat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Jumat, terus berupaya melakukan penataan parkir serta meningkatkan iklim investasi.
"Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan berbagai upaya agar sistem perparkiran di Surabaya tertata lebih baik," ucapnya.
Ia mengatakan berbagai macam penataan sistem parkir terus dilakukan mulai dari menertibkan juru parkir (jukir) dan parkir liar, meniadakan parkir tepi jalan umum (TJU) di lokasi wisata Tunjungan Romansa, hingga penerapan parkir digital atau nontunai.
Ia mengatakan cara ini dilakukan agar tidak ada lagi oknum tertentu yang mencoba menguasai lahan parkir dan membuat resah warga serta pengusaha di Kota Surabaya.
"Maka, dengan nontunai ini, tidak ada lagi uang yang keluar. Kemudian, ketika ada Satgas Premanisme bagi pengusaha Surabaya ketika punya lahan, kemudian lahannya dikuasai, tolong disampaikan kepada satgas premanisme," ucapnya.
Ia menyebutkan ketika ada oknum yang mencoba menguasai lahan parkir di sebuah tempat usaha, maka pengusaha bisa langsung lapor ke Satgas Antipreman dan mafia tanah Surabaya.
Ia memastikan ketika pengusaha lapor, segera ditindaklanjuti oleh Satgas Antipreman dan mafia tanah dalam waktu 2 kali 24 jam.
"Pengusaha tidak sendiri, Forkopimda Surabaya mulai dari Danpasmar, Kogartap, Polrestabes, Dandim bergabung. Karena saya dengan Cak Ji (Wakil Wali Kota Armuji) tidak bisa jalan sendiri, pasti bergabung dengan keamanan. Kalau pengusaha tidak lapor? Gimana bisa mengerti kalau lahannya ditempati, jadi tolong laporkan itu biar diambil (ditindaklanjuti)," ucapnya.
Pewarta: Indra SetiawanEditor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
