Anggota DPR usul pemerintah berlakukan penambahan tarif cukai baru

Pamekasan (ANTARA) - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Eric Hermawan mengusulkan agar pemerintah memberlakukan penambahan lapisan tarif cukai baru agar rokok ilegal bertransformasi menjadi usaha legal dan berkontribusi pada penerimaan negara.

"Negara perlu membuka jalan agar pelaku usaha rokok ilegal dapat beralih ke jalur legal tanpa terbebani biaya yang tidak proporsional dengan skala usaha mereka," kata Eric dalam keterangan yang diterima di Pamekasan, Jawa Timur, Senin.

Eric menjelaskan, bahwa dalam berbagai forum, termasuk saat masa reses di Bangkalan bersama Bea Cukai, pengusaha rokok lokal, dan pemerintah daerah, ia menyampaikan aspirasi agar pemerintah pusat memberikan ruang transisi bagi pelaku rokok ilegal untuk masuk ke sistem legal.

Usulan tersebut mendapat perhatian serius di tingkat pusat. Bahkan, sambung dia, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan bahwa solusi tidak harus melalui pembentukan kawasan khusus rokok.

"Dan usulan tentang penambahan lapisan tarif cukai hasil tembakau sebagai jalan tengah agar pelaku usaha rokok ilegal memiliki opsi tarif yang sesuai dengan kemampuan mereka," katanya.

Eric menuturkan, gagasan dari hasil serap aspirasi dengan para pengusaha rokok di Pulau Madura tersebut sudah dikomunikasikan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya, lanjutnya, merespon baik usulan legislatif, untuk memberi ruang bagi pengusaha rokok ilegal agar bisa menjadi legal, dan membayar pajak secara resmi.

"Berdasarkan hasil koordinasi antara legislatif dengan Menteri Keuangan itu, setelah lapisan tarif cukai baru resmi diterapkan, pemerintah tidak akan lagi memberikan kelonggaran bagi pelaku yang tetap membandel. Penindakan tegas akan dilakukan tanpa pengecualian," katanya.

Eric lebih lanjut menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 Tahun 2020, terdapat delapan lapisan tarif cukai hasil tembakau.

Penambahan lapisan baru diharapkan menjadi solusi untuk menekan peredaran rokok ilegal, di Madura dan daerah lain, sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih adil bagi industri rokok kecil dan menengah.