Himsataki Jadi Garda Terdepan Atasi Masalah TKI
Minggu, 6 Januari 2013 19:05 WIB
Jakarta - Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) menyatakan siap membantu pemerintah mengatasi masalah TKI menyusul masih besarnya anggapan bahwa permasalahan anak bangsa di luar negeri itu tak kunjung tuntas.
"Kami siap menjadi garda terdepan membantu pemerintah mengatasi permasalahan TKI di dalam dan di luar negeri," kata Ketua Himsataki M Ali Ridho di Jakarta, Minggu.
Pernyataan Ali itu merespon catatan akhir tahun 2012 Ketua Umum DPP Asosiasi Advokat Indonesia Humphrey Djemat berjudul "Tahun 2012, TKI Masih Tak Terlindungi".Dipertanyakan juga komitmen, Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan TKI dalam satu tahun pada 2011.
Humphrey menyatakan janji adalah utang, sehingga apabila dinilai tidak bisa memperbaiki nasib TKI, maka sudah seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Menakertrans dengan orang lain yang lebih mampu dan mempunyai komitment terhadap nasib TKI.
Kemlu
Ali menyatakan Himsataki tidak hanya berkomitmen membantu Kemenakertrans, tetapi juga siap bekerja sama dengan Kemenlu dan jajarannya di luar negeri (KBRI dan KJRI), BNP2TKI dan perusahaan jasa TKI.
Menurut dia, pada prinsipnya perlindungan TKI dimulai sejak di tanah air dan selama bekerja di luar negeri. Selama di dalam negeri, perlindungan TKI menjadi beban utama Kemenakertrans, BNP2TKI, disnaker, BP3TKI dan PJTKI.
Selama di luar negeri, perlindungan TKI menjadi tanggung jawab utama Kemenlu RI melalui KBRI dan KJRI yang dibantu dengan perwakilan luar negeri (perwalu) PJTKI, sebagaimana yang diatur dalam UU No.39/2004.
Di situ dikatakan, tugas Perwalu, dimulai dengan penghimpunana data penempatan TKI yang meliputi nama TKI, alamat dan nomor telepon majikan. Data tersebut dikoordinasikan dengan KBRI dan KJRI sebagai bahan bertindak Kemenlu dalam melindungi TKI.
"Kami punya komitmen kuat melindungi karena penempatan dan perlindungan TKI sangat kompleks, menyangkut hak asasi manusia Indonesia yang bekerja memperbaiki kesejahteraan keluarga dan bangsa," kata Ali. (*)