Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menyatakan bahwa sektor ekonomi akan menjadi fokus utama pembangunan di awal tahun 2026, setelah penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 disepakati.
Wali Kota Madiun Maidi menyatakan bahwa Dengan disetujuinya Raperda APBD 2026 menjadi Perda, Pemerintah Kota Madiun akan segera menyusun dan menjalankan program tahun depan.
"Misalnya, lelang segera didahulukan, khususnya proyek strategis. Ini agar segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Wali Kota Maidi di Madiun, Jawa Timur, Jumat.
Menurutnya, alasan pemilihan program prioritas yang menyangkut perekonomian menjadi fokus utama pembangunan pada awal 2026 itu karena sektor tersebut mampu menjadi daya ungkit untuk perkembangan daerah Kota Madiun.
Kemudian, lanjutnya, setelah sektor ekonomi bergerak, sektor-sektor lain yang berkaitan dengan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat juga akan dilaksanakan.
"Sektor ekonomi kita kedepankan dan kita percepat. Aset kurang optimal kita optimalkan. Potensi perusahaan daerah kita evaluasi dan maksimalkan," kata dia.
Dia menjelaskan penguatan sektor ekonomi perlu dilakukan di tengah keterbatasan transfer dana pusat ke daerah atau TKD.
Meski serba terbatas, pihaknya optimistis pemkot tetap mencari solusi demi pembangunan Kota Madiun dan kesejahteraan masyarakat.
"Terkait TKD kurang, Insya Allah tidak ada masalah ketika kita mampu memaksimalkan potensi yang ada," kata dia.
Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menambahkan bahwa Raperda tentang APBD 2026 telah melalui pembahasan panjang dan mengacu pada pertimbangan serta perhitungan matang antara eksekutif dan legislatif.
Kemudian, dokumen Raperda tentang APBD 2026 yang disepakati kali ini segera dikirim ke Gubernur Jawa Timur guna dievaluasi. Jika terdapat evaluasi, maka dilakukan pembahasan kembali oleh Badan Anggaran (Banggar).
"Selanjutnya kami usulkan provinsi. Mana-mana yang ada catatan akan kami perbaiki," kata Yayak, sapaan akrab Armaya.
Pihak legislatif juga meminta Pemkot Madiun segera tancap gas saat APBD 2026 resmi dilaksanakan nantinya. Prinsipnya, semakin segera diserap, maka semakin cepat pembangunan terlaksana dan memberikan manfaat untuk masyarakat.
