Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan hari Kamis di Jakarta melemah sebesar 7 poin atau 0,04 persen menjadi Rp16.724 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.717 per dolar AS.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai pelemahan nilai tukar (kurs) diiringi optimisme atas potensi resolusi penutupan pemerintah AS.
“Potensi resolusi penutupan Pemerintah AS mendorong investor untuk beralih kembali ke aset berdenominasi dolar AS,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Mengutip Anadolu, Gedung Putih optimistis pada Rabu (12/11), hari ini waktu AS) malam penutupan pemerintah akan berakhir. Para anggota parlemen telah siap mengirimkan kesepakatan tersebut ke meja Trump.
Menurut Juru Bicara Presiden AS, Karoline Leavitt, Trump mungkin akan menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pendanaan menjadi undang-undang (UU) di hadapan para wartawan.
Dewan Perwakilan Rakyat diperkirakan memberikan suara atas kesepakatan pendanaan tersebut pada pukul 19.00 waktu setempat (23.00GMT) setelah Senat, dengan suara 60-40, menyetujui kesepakatan tersebut, yang akan mendanai pemerintah pada tingkat yang sama seperti sebelumnya hingga 30 Januari.
UU tersebut juga mencakup tiga paket alokasi dana selama setahun yang mencakup lembaga dan program penting sekaligus mempekerjakan kembali pegawai federal yang dipecat oleh Trump selama penutupan pemerintah.
Josua juga menganggap para investor juga menanti pernyataan beberapa pejabat The Fed, termasuk John Williams.
“Pernyataan mereka diharapkan dapat memperjelas arah kebijakan The Fed, terutama untuk pertemuan pada FOMC (Federal Open Market Committee) Desember 2025 mendatang,” ungkap dia.
Seperti diketahui, ketidakpastian atas indikator AS masih meningkat pasca Gedung Putih mengumumkan bahwa data Indeks Harga Konsumen (IHK) dan tingkat pengangguran bulan Oktober 2025 berpotensi takkan dirilis karena penutupan pemerintah AS sedang berlangsung.
Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) belum pula mengeluarkan klarifikasi apapun terkait pernyataan tersebut, yang semakin memicu ketidakpastian pasar.
“Tidak adanya data ekonomi utama dapat mempersulit keputusan kebijakan Fed dalam pertemuan FOMC Desember 2025,” kata Josua.
