Tulungagung - Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur hingga saat ini belum memiliki sarana "early warning system" (EWS) atau alat peringatan dini gempa dan tsunami, akibat keterbatasan anggaran daerah setempat. "Anggarannya tidak memungkinkan bagi kami untuk mengusulkan peralatan tersebut," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung, Agus Purwanto, Selasa. Meski belum memiliki sarana dan sistem peringatan dini gempa dan tsunami di kawasan pesisir, Agus menegaskan bahwa potensi bencana tersebut menjadi perhatian khusus BPBD setempat. Apalagi, kawasan pesisir di Kabupaten Tulungagung yang berhadapan langsung dengan laut selatan cukup banyak. Beberapa kawasan pesisir yang dihuni penduduk antara lain adalah Pantai Sidem dan Popoh di Kecamatan Besuki, Pantai Sine dan Klathak di Kecamatan Kalidawir, serta beberapa kawasan pantai yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman penduduk. "Dari sekian kawasan pantai yang ada di pesisir selatan Tulungagung, hanya beberapa yang dihuni penduduk, salah satunya yang paling padat di Pantai Sidem," terangnya. Mengenai belum adanya sarana peringatan dini gempa dan tsunami, Agus berdalih pihaknya telah mengantisipasinya dengan memperkuat jaringan pasukan khusus tanggap bencana (pasusgana), hingga tingkat kecamatan dan desa. Pihaknya juga aktif menggunakan sarana komunikasi radio amatir maupun telepon seluler dengan aparat kecamatan maupun desa se-Tulungagung, khususnya di kawasan pesisir. "Untuk peringatan gempa, kami telah memiliki jaringan langsung dengan BMKG (badan meteorologi klimatologi dan geofisika) yang setiap detik siap menginformasikan jika terjadi gempa, termasuk yang berpotensi tsunami. Info itu yang kemudian akan kami koordinasikan dengan jaringan di daerah-daerah rawan bencana," jawabnya. Namun Agus mengkonfirmasi, pihaknya tetap akan mempertimbangkan pengadaan sarana EWS agar setiap informasi gempa yang berpotensi tsunami bisa segera diinformasikan ke penduduk yang tinggal di kawasan pesisir. "Tetap akan kami upayakan terus meski anggaran daerah minim," tandasnya. Dijelaskan, dana yang telah diajukan dalam R-APBD Tulungagung 2013 untuk pos BPBD hanya dialokasikan sekitar Rp500 juta. Menurut Agus, dana itu hanya cukup untuk kegiatan operasional, sosialisasi, serta kegiatan ketanggapdaruratan. Sementara untuk biaya penanggulangan bencana, lanjut dia, pihaknya mengandalkan anggaran darurat bencana yang ada pada pos dana cadangan. "Selain itu untuk penanggulangan bencana biasanya juga akan di-back up (didukung) oleh BPBD Provinsi Jatim maupun BNPB (badan nasional penanggulangan bencana)," ujarnya. *

Pewarta:

Editor : Akhmad Munir


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012