Pamekasan - Sekelompok massa yang menamakan diri "Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Pamekasan" (Kompas) berunjuk rasa ke kantor DPRD setempat, Rabu, untuk mendesak lembaga wakil rakyat menegakkan supremasi hukum atas berbagai kasus pelanggaran. Massa gabungan sejumlah LSM dan mahasiswa Pamekasan ini menilai, penegakan supremasi hukum di Pamekasan sejauh ini belum optimal dilakukan oleh aparat penegak hukum. "Di Pamekasan ini masih banyak kasus dugaan pelanggaran hukum yang belum diusut. Oleh sebab itu, kami meminta agar persoalan ini segera dituntaskan," kata Ketua Satuan Aksi Merdeka (Samar) Hamdi Djibril dalam orasinya. Salah satu kasus dugaan pelanggaran hukum yang menjadi sorotan organisasi ini adalah penggelapan bantuan beras warga miskin di sejumlah desa. Hamdi Djibril menjelaskan, pihaknya sengaja bergabung dengan organisasi ektra kampus lainnya, karena memiliki tujuan yang sama, yakni menginginkan pemerintah di Kabupaten Pamekasan berjalan bersih, tanpa adanya praktik penyimpangan dan pelanggaran hukum, terutama terkait hak-hak rakyat miskin. "Ketua DPRD Pamekasan harus tanggap dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi, sebab jika berbagai bentuk penyimpangan dibiarkan, pada akhirnya akan merusak citra Pamekasan sebagai kota Gerbang Salam," teriak Hamdi Jibril. Hal senada juga disampaikan aktivis Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) Hanafi. Selain meminta dewan segera melakukan langkah taktis dalam menangani berbagai persoalan hukum, Hanafi juga mendesak DPRD agar segera menyampaikan mosi tidak percaya, apabila Pemkab Pamekasan terbukti tidak mengindahkan seruan legislatif. (*)

Pewarta:

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012