Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Surabaya memutar film dokumenter Kudatuli atau kerusuhan 27 Juli 1996 secara serentak di 155 titik se-Kota Surabaya.
Pelaku sejarah Kudatuli yang saat ini sebagai sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono di Kota Surabaya, Senin mengatakan peringatan ini tak hanya dipusatkan di Kantor DPC Kota Surabaya, tapi menyentuh hingga tingkat kelurahan sebagai bentuk refleksi, konsolidasi, dan pendidikan politik kader akar rumput.
"Peristiwa Kudatuli adalah tonggak sejarah lahirnya PDI Perjuangan. Tanpa peristiwa itu, mungkin tidak akan ada partai ini. Tanpa Kudatuli, tidak ada reformasi," katanya.
Plt Ketua DPC PDIP Surabaya Yordan M. Batara-Goa menyebut Kudatuli sebagai peristiwa luar biasa yang tak boleh dilupakan oleh seluruh kader PDIP dari tingkat pusat hingga anak ranting.
"Kenapa peringatan Kudatuli kita laksanakan sampai tingkat kelurahan? Karena kita ingin peristiwa ini hidup dalam sanubari semua kader, bukan hanya di DPC, tetapi juga anak ranting," katanya.
Yordan juga menekankan pentingnya memperingati Kudatuli bukan sekadar sebagai seremoni, tetapi sebagai bahan bakar semangat untuk memperjuangkan rakyat serta kekuatan PDIP tak dibangun dengan retorika semata.
"Partai ini tidak lahir hanya dengan doa dan niat baik, tetapi juga dengan darah dan air mata. Itulah yang membedakan PDI Perjuangan dari partai lain,” katanya.
Dalam acara tersebut, juga hadir elemen-elemen pendukung partai, seperti Komunitas Juang Merah Total (KJMT), divisi becak, serta dari Pro-Mega (ProMeg) yang disebut sebagai penjaga api perjuangan sejak awal kelahiran partai.
"Teman-teman dari Promeg, kalianlah yang menjaga nyala semangat ini tetap hidup. Tanpa kalian, kita tak akan berada di sini," ucapnya.
Ia mendorong seluruh jajaran partai, dari PAC, ranting, hingga legislatif untuk aktif memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan hanya hadir di forum-forum formal. Yordan menyebut nama-nama tokoh PDIP Surabaya seperti Adi Sutarwijono, Budi Leksono, dan Walikota Eri Cahyadi sebagai ujung tombak legislasi dan eksekusi kebijakan pro-rakyat.
"Kita punya wali kota, kita punya anggota DPRD. Pastikan APBD betul-betul digunakan untuk rakyat. Kita ini bukan pejabat, tapi petugas partai. Tugas kita bukan cari nyaman, tapi cari solusi untuk rakyat," katanya.
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2025