Trenggalek - Seluruh kader DPC Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur sepakat menunda pembahasan dana bantuan politik (banpol) senilai ratusan juta rupiah, selama periode 2007-2012, hingga terbentuknya struktur kepengurusan baru pasca musyawarah cabang (muscab) II. "Isyu ini memang sempat mencuat saat penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus DPC Partai Demokrat periode 2007-2012, namun semua telah sepakat untuk membahasnya setelah kepengurusan baru terbentuk," terang Dewan Pengarah ("steering committe") Muscab II DPC Partai Demokrat Trenggalek, Sugino Poedjoseminto, Senin. Diungkapkan Sugino, keuangan/kas partai yang bersumber dari dana banpol maupun donasi dari berbagai pihak untuk DPC Partai Demokrat ditengarai sangat besar, mencapai ratusan juta rupiah dengan asumsi besaran dana banpol mencapai kisaran Rp110 juta hingga Rp130 juta per tahun. Namun keberadaan maupun pertanggungjawaban atas keuangan tersebut dinilai tidak transparan. Sejumlah kader bahkan mengeluhkan tidak adanya pertemuan rutin antarpengurus di tingkat DPC, selama beberapa tahun terakhir. "Dana itu ada, cuma memang penggunaan maupun laporan pertanggungjawabannya selama ini memang belum dipublikasikan. Masalah ini yang diharapkan bisa 'dirembug' (dibicarakan) hingga tuntas dalam forum kemudian," terang Gino. LPJ kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek selama periode kepemimpinan Lamuji (2007-2012) secara keseluruhan diterima oleh seluruh anggota/kader yang hadir dalam Muscab II di Hotel Hayam Wuruk. (*)

Pewarta:

Editor : FAROCHA


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012