Jakarta - Operasi keamanan laut yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) pada semester I Tahun 2012 telah menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp130 miliar. "Dalam operasi-operasi keamanan laut yang dilakukan oleh Bakorkamla dan pemangku kepentingan yang lain, kita berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp130 miliar, dengan jumlah belasan kapal yang berhasil ditangkap," kata Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo di sela-sela acara "Family Gathering" Bakorkamla di Jakarta, Rabu. Kapal-kapal yang behasil ditangkap itu, kata dia, karena melakukan pelanggaran memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, melakukan pencurian ikan ("illegal fishing") di wilayah laut Indonesia, penyelundupan bahan bakar minyak (BBM), pembalakan liar ("illegal logging"), penyelundupan orang ("people smugling") dan lainnya. Tak hanya itu, Bakorkamla dan para pemangku kepentingan juga menangkap kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia, yakni kapal dari Vietnam, China dan Thailand. Operasi-operasi keamanan laut yang dilakukan oleh Bakorkamla, yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang mencakup wilayah Selat Malaka, Selat Sunda hingga perairan China Selatan, ALKI II (Selat Makassar hingga Laut Sulawesi) dan ALKI III (Papua-Laut Flores hingga Australia). "Setiap ALKI macam-macam persoalannya, di wilayah Barat (ALKI I) ada 'illegal trafficking', dan 'illegal logging', di wilayah tengah (ALKI II) ada kasus pencurian ikan dan penyelundupan BBM dan di wilayah Timur (ALKI III) ada kasus pencurian ikan," papar Didik. Ia mengatakan, pihaknya telah memprogramkan agar nol pencurian dan nol kasus perompakan di wilayah laut Indonesia. "Dalam pengamanan laut ini, kita ada keterbatasan anggaran, SDM dan sarana, sehingga pola pengamanan yang dilakukan saat ini, maka fokus operasi dilakukan di ALKI I. Di Selat Malaka ada 50 ribu lebih kapal yang melewati selat tersebut per tahunnya, sehingga itu yang diprioritaskan," paparnya. Didik mengatakan, dengan adanya keterbatasan unsur atau sumber daya manusia, maka unsur-unsur yang ada bisa mengisi kekosongan daerah yang belum ada pengamanan lautnya. Operasi-operasi besar dilakukan di Laut Natuna dan Arafuru oleh TNI Angkatan Laut dan Polri yang kapalnya bisa menjangkau wilayah itu. Terkait penyelundupan orang melalui alur laut, kata Didik, pihaknya bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang ada berhasil memperkecil lolosnya penyelundupan orang tersebut, khususnya di Selatan Pulau Jawa. "Tapi kasus terakhir yang ada di pulau Krismas kita belum tahu berangkat dari mana. Mereka masuk secara legal dan ada sindikat yang mengorganisasi. Sindikatnya itu bisa dari negara tetangga, yakni Sri Lanka, Malaysia dan Thailand. Sepanjang ini kita belum punya data untuk itu," tukasnya. Didit berharap pemerintah bisa mengalokasikan pengadaan kapal operasi pengamanan laut sebanyak 2-3 kapal pertahun dengan kekuatan jelajah sampai Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil. "Kita punya pos namanya 'Rescue Coordinating Center' (RCC) sebanyak 12 unit. Setiap pos idealnya sesuai Kebutuhan kapal atas ALKI. Radar dengan kemampuan 60 mil ditempatkan per wilayah ALKI dan ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan," ucapnya, menjelaskan.(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012