Surabaya - Dewan Energi Nasional (DEN) menegaskan bahwa Lombok (NTB), Riau, dan Madura (Jatim) akan mengawali penggunaan energi alternatif atau energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia pada 2-3 tahun mendatang. "Insya-Allah, bulan depan akan ada pemasangan energi arus laut di Madura dan Riau, lalu 'pilot project' dalam skala nasional akan dipasang di Selat Lombok (NTB)," kata anggota DEN Prof Mukhtasor PhD di Surabaya, Selasa. Ia mengemukakan hal itu di sela-sela workshop "Skenario Kebijakan Energi Indonesia Menuju 2050" yang digelar DEN dan LPPM ITS dengan pembicara lain Ir Tumiran M.Eng PhD (DEN/UGM), Prof Ir Rinaldy Dalimi PhD (DEN/UI), ESDM, BP Migas, Kadin Institute Jatim, dan Asosiasi Panas Bumi Indonesia. Menurut dosen ITS Surabaya itu, PLN juga sudah merencanakan pemanfaatkan energi gelombang laut atau energi arus laut pada 2-3 tahun mendatang. "Kalau proyek energi alternatif itu sudah digunakan di berbagai daerah dan juga oleh PLN, maka saya yakin energi alternatif akan dilirik dunia usaha," paparnya. Ditanya "cost" dari energi alternatif itu, Ketua Asosiasi Energi Laut Indonesia itu menjelaskan biaya pemasangan energi laut per kilowatt mencapai 3.000-5.000 dolar AS, sehingga harga jualnya akan murah. "Itu (energi gelombang/arus laut) itu sifatnya skenario EBT jangka menengah, termasuk pemanfaatan energi surya, tapi DEN merekomendasikan skenario EBT jangka pendek yakni geothermal (panas bumi) dan 'mini hydro' (pembangkit listrik tenaga air)," ujarnya. Untuk mendorong percepatan EBT itu, DEN juga merekomendasikan pemerintah untuk melakukan berbagai langkah, di antaranya pemanfaatan energi laut, geothermal, energi surya, dan EBT lainnya untuk kawasan perbatasan. "Akses listrik terpasang di Indonesia yang saat ini masih mencapai 67 persen dan sisanya (33 persen) yang belum menikmati akses listrik adalah kawasan perbatasan. Untuk menghemat anggaran, kami merekomendasikan pemanfaatan EBT oleh pemerintah untuk kawasan terpencil itu," tuturnya. Senada dengan itu, anggota DEN dari UM Ir Tumiran M.Eng PhD meminta pemerintah mendorong percepatan EBT dengan mewajibkan orang kaya yang rumahnya seharga Rp500 juta ke atas untuk menggunakan sel surya sebagai energi listrik. "Tidak banyak kewajibannya, tapi 10 persen listriknya menggunakan sel surya, sehingga dia bisa menghemat energi listrik dan mendorong lapangan kerja di bidang energi surya. Hitungan saya, ada penghematan energi listrik senilai Rp30 triliun," tukasnya. Sementara itu, Plt Sekjen DEN Lobo Balia mengharapkan Perpres yang masih memberikan subsidi untuk BBM dicabut, karena selama masih ada subsidi akan membuat EBT kalah bersaing. "Orang nggak mau repot-repot, karena ada subsidi. Saya kira, perintah konstitusi bahwa tanah, air, dan kekayaan alam untuk rakyat itu tidak harus diterjemahkan sebagai subsidi, melainkan pemanfaatan atau profitnya untuk rakyat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rakyat lainnya," katanya.(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012