Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu, Jawa Timur berharap anggaran pelaksanaan program makan bergizi gratis yang direncanakan berjalan tahun depan bisa sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.
Wakil Ketua II DPRD Kota Batu Ludi Tanarto di Kota Batu, Senin, mengatakan jika anggaran makan siang gratis tak ditanggung oleh pemerintah pusat hal itu bisa membebani kondisi keuangan daerah.
"Kami berharap transfer dana untuk makan bergizi gratis 100 persen dari pusat, sehingga anggaran program untuk masyarakat di daerah tidak berkurang," kata Ludi.
Oleh karena itu, kata dia, petunjuk teknis yang kini belum turun bisa disusun secara detail oleh pemerintah pusat, termasuk mengenai skema penganggaran program tersebut.
Petunjuk teknis itu, lanjutnya juga harus merinci pelaksanaan makan bergizi gratis masuk ke dalam postur anggaran bidang pendidikan atau berdiri sendiri.
Apalagi anggaran untuk pendidikan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk daerah adalah 20 persen.
Tetapi saat ini di dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, alokasi untuk sektor pendidikan di Kota Batu sudah lebih dari 20 persen.
Jika makan bergizi gratis masuk ke dalam anggaran pendidikan dikhawatirkan memberikan dampak pengurangan dana untuk sektor lainnya.
"Dinas Pendidikan anggarannya Rp246,8 juta atau sekitar 22,8 persen, ini sudah melebihi 20 persen, kalau misal makan bergizi dimasukkan otomatis menggeser dari lainnya. Makanya kami berharap ada suplai dana dari pemerintah pusat," ujarnya.
Mengingat makan bergizi gratis merupakan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dia meminta agar ada solusi supaya tidak menimbulkan kebingungan ketika pelaksanaannya.
"Kalau kami harus menambah persen untuk anggaran pendidikan akan menyebabkan anggaran lainnya berkurang," tuturnya.
Selain itu, Ludi menyatakan mendukung program makan bergizi gratis untuk diterapkan sebagai langkah memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.
"Kami setuju karena ini bagian perhatian pemerintah terhadap anak-anak, tentunya menurunkan angka stunting," kata Ludi.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Batu Aries Agung Paewai menyatakan uji coba makan bergizi gratis akan diselenggarakan sampai Desember 2024, sambil menunggu pemerintah pusat mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan program.
"Kami akan keliling sampai Desember sehingga ketika kebijakan dari pusat sudah sudah keluar, kami sudah siap," ujar dia.
Aries menyatakan melalui uji coba itu pihaknya memetakan pelbagai persoalan, termasuk mengenai potensi munculnya sampah dari hasil sisa kotak makanan.
"Bisa tidak kami nanti menganggarkan kotak makanan yang bisa dicuci dan disimpan di sekolah, setelah itu diambil pihak yang memasak kemudian diisi dam digunakan lagi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Wakil Ketua II DPRD Kota Batu Ludi Tanarto di Kota Batu, Senin, mengatakan jika anggaran makan siang gratis tak ditanggung oleh pemerintah pusat hal itu bisa membebani kondisi keuangan daerah.
"Kami berharap transfer dana untuk makan bergizi gratis 100 persen dari pusat, sehingga anggaran program untuk masyarakat di daerah tidak berkurang," kata Ludi.
Oleh karena itu, kata dia, petunjuk teknis yang kini belum turun bisa disusun secara detail oleh pemerintah pusat, termasuk mengenai skema penganggaran program tersebut.
Petunjuk teknis itu, lanjutnya juga harus merinci pelaksanaan makan bergizi gratis masuk ke dalam postur anggaran bidang pendidikan atau berdiri sendiri.
Apalagi anggaran untuk pendidikan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk daerah adalah 20 persen.
Tetapi saat ini di dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, alokasi untuk sektor pendidikan di Kota Batu sudah lebih dari 20 persen.
Jika makan bergizi gratis masuk ke dalam anggaran pendidikan dikhawatirkan memberikan dampak pengurangan dana untuk sektor lainnya.
"Dinas Pendidikan anggarannya Rp246,8 juta atau sekitar 22,8 persen, ini sudah melebihi 20 persen, kalau misal makan bergizi dimasukkan otomatis menggeser dari lainnya. Makanya kami berharap ada suplai dana dari pemerintah pusat," ujarnya.
Mengingat makan bergizi gratis merupakan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dia meminta agar ada solusi supaya tidak menimbulkan kebingungan ketika pelaksanaannya.
"Kalau kami harus menambah persen untuk anggaran pendidikan akan menyebabkan anggaran lainnya berkurang," tuturnya.
Selain itu, Ludi menyatakan mendukung program makan bergizi gratis untuk diterapkan sebagai langkah memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.
"Kami setuju karena ini bagian perhatian pemerintah terhadap anak-anak, tentunya menurunkan angka stunting," kata Ludi.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Batu Aries Agung Paewai menyatakan uji coba makan bergizi gratis akan diselenggarakan sampai Desember 2024, sambil menunggu pemerintah pusat mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan program.
"Kami akan keliling sampai Desember sehingga ketika kebijakan dari pusat sudah sudah keluar, kami sudah siap," ujar dia.
Aries menyatakan melalui uji coba itu pihaknya memetakan pelbagai persoalan, termasuk mengenai potensi munculnya sampah dari hasil sisa kotak makanan.
"Bisa tidak kami nanti menganggarkan kotak makanan yang bisa dicuci dan disimpan di sekolah, setelah itu diambil pihak yang memasak kemudian diisi dam digunakan lagi," ujarnya.
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024