Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan telah merampungkan 72 persen perbaikan hunian yang masuk dalam kategori penerima manfaat program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada semester I tahun 2024.
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Deisy Puspitarini di Surabaya, Kamis, mengatakan pada periode Januari-Juni 2024 terdapat 1.100 rumah milik penerima manfaat atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah direnovasi.
"Target Rutilahu tahun 2024 ada 1.500 rumah, kalau total yang sudah selesai dikerjakan ada 1.100 rumah, sudah 72 persen," kata Deisy.
Dia menjelaskan sistem pengerjaan tidak semuanya dilakukan oleh satuan tugas DPRKPP, tetapi juga kelompok masyarakat (pokmas) atau kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR).
Hitungannya adalah pokmas atau KTPR mengerjakan 1.000 unit dan 500 lainnya oleh satgas DPRKPP Kota Surabaya.
"Yang sudah selesai dikerjakan pokmas sudah hampir 900an, sekitar 890 itu sampai akhir Juni, sisanya dari satgas," ucapnya.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan oleh pemkot untuk Rutilahu sekitar Rp65 miliar. Setiap satu rumah dianggarkan Rp35 juta.
"Yang lagi proses sekarang sekitar 300an rumah tapi dari 1.500 itu ada kuota 50an yang tidak digunakan karena untuk kondisi tertentu, seperti perbaikan rumah karena kebakaran atau roboh," ucapnya.
Dia menyebut seluruh target Rutilahu diupayakan tuntas dalam kurun waktu dua bulan ke depan atau hingga Agustus 2024.
"Kalau hampir mendekati batas target dan mudah-mudahan kejadian darurat kami langsung ambil kuotanya itu untuk yang 50 unit," kata dia.
Setiap penerima manfaat atau warga MBR dipastikan hanya bisa mendapatkan satu intervensi perbaikan rumah.
"Misalnya dari nonAPBD, seperti bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari pusat nilainya Rp20 juta atau Baznas, pemkot tidak bisa beri intervensi karena aturannya sudah begitu," ucapnya.
Tak hanya itu, apabila anggaran perbaikan senilai Rp35 juta habis digunakan untuk merenovasi satu rumah dan menyisakan tahapan finishing, seperti pengecatan maka tidak bisa ditambah.
"Kalau lebih tidak bisa, kami totalnya itu karena ini namanya stimulan. Kalau semua dikerjakan pemkot tidak bisa," katanya.
Selain itu, kata dia, target Rutilahu tahun ini memang tidak sebanyak 2023 yang mencapai 3.200 unit, dengan rincian 2.700 dikerjakan pokmas dan 500 sisanya satgas, itu dikarenakan adanya prioritas lain yang sedang jadi konsentrasi pemerintah kota.
"Tahun ini prioritasnya mengatasi genangan. Kami tetap dapat anggaran, cuma hal yang lebih prioritas itu mengatasi banjir.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Deisy Puspitarini di Surabaya, Kamis, mengatakan pada periode Januari-Juni 2024 terdapat 1.100 rumah milik penerima manfaat atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah direnovasi.
"Target Rutilahu tahun 2024 ada 1.500 rumah, kalau total yang sudah selesai dikerjakan ada 1.100 rumah, sudah 72 persen," kata Deisy.
Dia menjelaskan sistem pengerjaan tidak semuanya dilakukan oleh satuan tugas DPRKPP, tetapi juga kelompok masyarakat (pokmas) atau kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR).
Hitungannya adalah pokmas atau KTPR mengerjakan 1.000 unit dan 500 lainnya oleh satgas DPRKPP Kota Surabaya.
"Yang sudah selesai dikerjakan pokmas sudah hampir 900an, sekitar 890 itu sampai akhir Juni, sisanya dari satgas," ucapnya.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan oleh pemkot untuk Rutilahu sekitar Rp65 miliar. Setiap satu rumah dianggarkan Rp35 juta.
"Yang lagi proses sekarang sekitar 300an rumah tapi dari 1.500 itu ada kuota 50an yang tidak digunakan karena untuk kondisi tertentu, seperti perbaikan rumah karena kebakaran atau roboh," ucapnya.
Dia menyebut seluruh target Rutilahu diupayakan tuntas dalam kurun waktu dua bulan ke depan atau hingga Agustus 2024.
"Kalau hampir mendekati batas target dan mudah-mudahan kejadian darurat kami langsung ambil kuotanya itu untuk yang 50 unit," kata dia.
Setiap penerima manfaat atau warga MBR dipastikan hanya bisa mendapatkan satu intervensi perbaikan rumah.
"Misalnya dari nonAPBD, seperti bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari pusat nilainya Rp20 juta atau Baznas, pemkot tidak bisa beri intervensi karena aturannya sudah begitu," ucapnya.
Tak hanya itu, apabila anggaran perbaikan senilai Rp35 juta habis digunakan untuk merenovasi satu rumah dan menyisakan tahapan finishing, seperti pengecatan maka tidak bisa ditambah.
"Kalau lebih tidak bisa, kami totalnya itu karena ini namanya stimulan. Kalau semua dikerjakan pemkot tidak bisa," katanya.
Selain itu, kata dia, target Rutilahu tahun ini memang tidak sebanyak 2023 yang mencapai 3.200 unit, dengan rincian 2.700 dikerjakan pokmas dan 500 sisanya satgas, itu dikarenakan adanya prioritas lain yang sedang jadi konsentrasi pemerintah kota.
"Tahun ini prioritasnya mengatasi genangan. Kami tetap dapat anggaran, cuma hal yang lebih prioritas itu mengatasi banjir.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024