Media Israel melaporkan pada Rabu (17/1) bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan tentara untuk memeriksa setiap truk pembawa obat-obatan sebelum memasuki Jalur Gaza.
"Netanyahu memerintahkan tentara Israel memeriksa truk pembawa obat-obatan yang akan memasuki Jalur Gaza, termasuk obat-obatan untuk tahanan Israel dan Palestina," demikian menurut laporan surat kabar Yedioth Ahronoth.
Perintah Netanyahu tersebut disampaikan setelah mendapat kritikan atas persetujuannya pada Rabu untuk mengizinkan truk pembawa obat-obatan memasuki kawasan tersebut tanpa pemeriksaan pihak Israel.
Radio milik Angkatan Darat Israel mengutip koordinator operasional di wilayah Palestina, Ghassan Alian yang mengatakan bahwa sebanyak lima truk yang bermuatan obat-obatan akan menjalani pemeriksaan keamanan di perbatasan Kerem Shalom, sebelum memasuki Gaza.
Baca juga: Netanyahu minta menterinya bungkam soal pembunuhan pemimpin Hamas
Di Israel muncul kontroversi menyusul pernyataan Moussa Abu Marzouk anggota biro politik kelompok perlawanan Hamas melalui platform X bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengirimkan obat-obatan kepada sandera Israel adalah larangan pemeriksaan pengiriman oleh tentara Israel.
Abu Marzouk menyatakan bahwa pihak Palang Merah menyampaikan permintaan untuk menyediakan obat-obatan bagi tahanan perang Hamas, termasuk 140 jenis yang ada di dalamnya.
Menurut Abu Marzouk, Hamas telah menegaskan beberapa persyarakat untuk mencapai kesepakatan, termasuk mengirim lebih banyak bantuan dan makakan ke Jalur Gaza dan melarang pemeriksaan pengiriman obat-obatan oleh tentara Israel.
"Prancis meminta pengiriman obat-obatan, tapi kami tolak karena kami tidak percaya kepada Pemerintah Prancis dan dukungannya terhadap pendudukan Israel. Kami meminta penyediaan obat-obatan kepada saudara kami di Qatar dan mereka setuju," kata Abu Marzouk.
Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel yang beraliran ekstrim sayap kanan, kemudian mendesak Netanyahu agar tidak berusaha untuk menghindari tanggung jawab.
Majed Al-Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, pada Selasa mengumumkan keberhasilan mediasi Qatar bekerja sama dengan Prancis.
Kesepakatan yang dicapai antara Israel dan Hamas mencakup masuknya obat-obatan dan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Jalur Gaza, khususnya di daerah yang paling terkena dampak, dengan imbalan memberikan obat-obatan yang diperlukan kepada sandera Israel di Jalur Gaza.
Israel menuduh Hamas telah menahan hampir 136 warga Israel di Gaza sejak 7 Oktober.
Sementara itu Hamas menuntut agar diadakan jeda kemanusiaan di Gaza dan pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel, dengan imbalan pembebasan warga Israel yang disandera.
Sejak 7 Oktober 2023, Israel secara membabi buta menyerang Gaza yang sampai Rabu (17/1) telah mengakibatkan 24.448 orang tewas dan 61.504 cedera.
Menurut data resmi dari otoritas Palestina dan PBB, konflik tersebut juga telah mengakibatkan lebih dari 85 persen warga atau sekitar 1,9 juta orang dari populasi di Jalur Gaza menjadi pengungsi.
Sumber: Anadolu
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Netanyahu memerintahkan tentara Israel memeriksa truk pembawa obat-obatan yang akan memasuki Jalur Gaza, termasuk obat-obatan untuk tahanan Israel dan Palestina," demikian menurut laporan surat kabar Yedioth Ahronoth.
Perintah Netanyahu tersebut disampaikan setelah mendapat kritikan atas persetujuannya pada Rabu untuk mengizinkan truk pembawa obat-obatan memasuki kawasan tersebut tanpa pemeriksaan pihak Israel.
Radio milik Angkatan Darat Israel mengutip koordinator operasional di wilayah Palestina, Ghassan Alian yang mengatakan bahwa sebanyak lima truk yang bermuatan obat-obatan akan menjalani pemeriksaan keamanan di perbatasan Kerem Shalom, sebelum memasuki Gaza.
Baca juga: Netanyahu minta menterinya bungkam soal pembunuhan pemimpin Hamas
Di Israel muncul kontroversi menyusul pernyataan Moussa Abu Marzouk anggota biro politik kelompok perlawanan Hamas melalui platform X bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengirimkan obat-obatan kepada sandera Israel adalah larangan pemeriksaan pengiriman oleh tentara Israel.
Abu Marzouk menyatakan bahwa pihak Palang Merah menyampaikan permintaan untuk menyediakan obat-obatan bagi tahanan perang Hamas, termasuk 140 jenis yang ada di dalamnya.
Menurut Abu Marzouk, Hamas telah menegaskan beberapa persyarakat untuk mencapai kesepakatan, termasuk mengirim lebih banyak bantuan dan makakan ke Jalur Gaza dan melarang pemeriksaan pengiriman obat-obatan oleh tentara Israel.
"Prancis meminta pengiriman obat-obatan, tapi kami tolak karena kami tidak percaya kepada Pemerintah Prancis dan dukungannya terhadap pendudukan Israel. Kami meminta penyediaan obat-obatan kepada saudara kami di Qatar dan mereka setuju," kata Abu Marzouk.
Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel yang beraliran ekstrim sayap kanan, kemudian mendesak Netanyahu agar tidak berusaha untuk menghindari tanggung jawab.
Majed Al-Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, pada Selasa mengumumkan keberhasilan mediasi Qatar bekerja sama dengan Prancis.
Kesepakatan yang dicapai antara Israel dan Hamas mencakup masuknya obat-obatan dan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Jalur Gaza, khususnya di daerah yang paling terkena dampak, dengan imbalan memberikan obat-obatan yang diperlukan kepada sandera Israel di Jalur Gaza.
Israel menuduh Hamas telah menahan hampir 136 warga Israel di Gaza sejak 7 Oktober.
Sementara itu Hamas menuntut agar diadakan jeda kemanusiaan di Gaza dan pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel, dengan imbalan pembebasan warga Israel yang disandera.
Sejak 7 Oktober 2023, Israel secara membabi buta menyerang Gaza yang sampai Rabu (17/1) telah mengakibatkan 24.448 orang tewas dan 61.504 cedera.
Menurut data resmi dari otoritas Palestina dan PBB, konflik tersebut juga telah mengakibatkan lebih dari 85 persen warga atau sekitar 1,9 juta orang dari populasi di Jalur Gaza menjadi pengungsi.
Sumber: Anadolu
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024