Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, terus menggelar pasar murah khusus beras bekerja sama dengan Perum Bulog Bondowoso/Situbondo dengan menjual beras program stabilisasi pasokan harga pasar atau beras SPHP.
Kali ini Korps Pegawai Republik Indonesia dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Situbondo juga turut ambil bagian membantu masyarakat dengan memberikan subsidi beras SPHP Bulog dari harga Rp51.500 menjadi Rp46.500 kemasan 5 kilogram.
Bupati Situbondo Karna Suswandi, Selasa mengapresiasi Korpri dan PGRI yang juga turut berkontribusi membantu masyarakat melalui pasar murah beras dan memberikan subsidi Rp1.000 per kilogram untuk pembelian beras SPHP Bulog.
"Jadi Korpri dan PGRI memberikan subsidi Rp1.000 setiap pembelian beras SPHP Bulog di pasar murah yang dilaksanakan di setiap kecamatan di Situbondo yang sudah terjadwal," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Selasa.
Menurut Bung Karna, sapaan Bupati Karna Suswandi, kegiatan pasar murah khusus beras dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp9.300 per kilogram setelah disubsidi Korpri dan PGRI (harga beras SPHP Bulog Rp10.300 per kilogram).
"Pasar murah khusus beras digelar di 17 kecamatan, dan alhamdulillah pada hari pertama pasar murah beras SPHP yang disubsidi Korpri dan PGRI disambut antusias oleh masyarakat di Kecamatan Banyuglugur dan Jatibanteng," katanya.
Pasar murah beras SPHP itu, kata Bung Karna, di masing-masing kecamatan disiapkan sekitar 10 ton beras, dan bagi masyarakat yang ingin membeli nantinya akan diberi kupon terlebih dahulu oleh petugas sehingga bisa tertib saat membelinya.
"Setiap orang maksimal boleh membeli 20 kilogram beras atau empat karung karung kemasan 5 kilogram. Di setiap kecamatan disiapkan 10 ton, jadi masyarakat tidak perlu khawatir," tuturnya.
Bupati optimistis dengan digelarnya pasar murah khusus beras ini mampu menekan harga beras di pasaran yang terpantau masih tinggi, yakni mulai dari Rp66.000 hingga Rp68.000 kemasan 5 kilogram.
"Pasar murah ini juga untuk mengendalikan harga beras, karena kalau harga beras naik, maka inflasi daerah juga ikut naik. Harga-harga kebutuhan pokok yang lain juga ikut naik. Kalau semua harga kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat akan menurun," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Kali ini Korps Pegawai Republik Indonesia dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Situbondo juga turut ambil bagian membantu masyarakat dengan memberikan subsidi beras SPHP Bulog dari harga Rp51.500 menjadi Rp46.500 kemasan 5 kilogram.
Bupati Situbondo Karna Suswandi, Selasa mengapresiasi Korpri dan PGRI yang juga turut berkontribusi membantu masyarakat melalui pasar murah beras dan memberikan subsidi Rp1.000 per kilogram untuk pembelian beras SPHP Bulog.
"Jadi Korpri dan PGRI memberikan subsidi Rp1.000 setiap pembelian beras SPHP Bulog di pasar murah yang dilaksanakan di setiap kecamatan di Situbondo yang sudah terjadwal," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Selasa.
Menurut Bung Karna, sapaan Bupati Karna Suswandi, kegiatan pasar murah khusus beras dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp9.300 per kilogram setelah disubsidi Korpri dan PGRI (harga beras SPHP Bulog Rp10.300 per kilogram).
"Pasar murah khusus beras digelar di 17 kecamatan, dan alhamdulillah pada hari pertama pasar murah beras SPHP yang disubsidi Korpri dan PGRI disambut antusias oleh masyarakat di Kecamatan Banyuglugur dan Jatibanteng," katanya.
Pasar murah beras SPHP itu, kata Bung Karna, di masing-masing kecamatan disiapkan sekitar 10 ton beras, dan bagi masyarakat yang ingin membeli nantinya akan diberi kupon terlebih dahulu oleh petugas sehingga bisa tertib saat membelinya.
"Setiap orang maksimal boleh membeli 20 kilogram beras atau empat karung karung kemasan 5 kilogram. Di setiap kecamatan disiapkan 10 ton, jadi masyarakat tidak perlu khawatir," tuturnya.
Bupati optimistis dengan digelarnya pasar murah khusus beras ini mampu menekan harga beras di pasaran yang terpantau masih tinggi, yakni mulai dari Rp66.000 hingga Rp68.000 kemasan 5 kilogram.
"Pasar murah ini juga untuk mengendalikan harga beras, karena kalau harga beras naik, maka inflasi daerah juga ikut naik. Harga-harga kebutuhan pokok yang lain juga ikut naik. Kalau semua harga kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat akan menurun," katanya.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024