Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mengintensifkan pola sosialisasi pelaksanaan agenda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, baik melalui cara konvensional maupun memanfaatkan jalur digital untuk penyebaran informasi.
Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam menyatakan sosialisasi dengan cara konvensional dengan menginstruksikan seluruh jajaran KPU di tingkat kabupaten dan kota masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar.
"Hari Senin kami minta kawan-kawan menjadi pembina, dengan mengisi materi, salah satunya terkait demokrasi," katanya di sela kegiatan di sela kegiatan rapat dengar pendapat membahas seputar politik di salah satu hotel di Surabaya, Rabu.
Sosialisasi Pemilu 2024 juga dilakukan melalui kirab yang digelar hingga tingkat kecamatan atau desa di sejumlah wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Saat pelaksanaan, kata dia, para peserta juga memperkenalkan 18 partai politik yang menjadi peserta hajatan politik akbar tahun depan.
"Ada juga bendera merah putih dan bendera KPU yang dibawa. Kirab itu juga dikemas dengan menyuguhkan pertunjukan budaya lokal dan membagikan informasi seputar kepemiluan," ucap Cak Anam, sapaan akrabnya.
Sementara itu, ia mengatakan untuk pola sosialisasi secara digital dilakukan dengan cara mengoptimalkan penggunaan media sosial yang dimiliki oleh KPU Jawa Timur.
"Kami sekarang aktif melalui Instagram, TikTok, Twitter semuanya kami masuk sehingga seluruh segmen pemilih mendapatkan informasi," ujarnya.
Dia menambahkan siap menggandeng sejumlah provider seluler untuk turut membantu proses penyuluhan pemilu kepada masyarakat.
KPU Jawa Timur menilai cara itu efektif untuk mengajak masyarakat datang ke masing-masing tempat pemungutan suara (TPS), pada 14 Februari 2024.
"Masyarakat saat ini semua punya ponsel terhubung dengan WhatsApp. Jadi imbauan, misalnya pengecekan data pemilih, cek bakal calon-calon DPR RI maupun DPRD di wilayahnya atau pun imbauan untuk hadir di TPS dan itu yang sedang kami susun," kata dia.
Sedangkan, teknis penyampaian informasi disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.
"Kami sudah menyampaikan itu dilakukan berbasis area, Madura menggunakan bahasa Madura, di kawasan Mataraman menggunakan bahasa yang identik dengan Mataraman," ucapnya.
Dia menyatakan gencarnya sosialisasi pelaksanaan pemilu agar distribusi informasi bisa tersampaikan kepada masyarakat secara luas.
"Supaya pemilu ini menyentuh sampai ke lapisan bawah," katanya.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam menyatakan sosialisasi dengan cara konvensional dengan menginstruksikan seluruh jajaran KPU di tingkat kabupaten dan kota masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar.
"Hari Senin kami minta kawan-kawan menjadi pembina, dengan mengisi materi, salah satunya terkait demokrasi," katanya di sela kegiatan di sela kegiatan rapat dengar pendapat membahas seputar politik di salah satu hotel di Surabaya, Rabu.
Sosialisasi Pemilu 2024 juga dilakukan melalui kirab yang digelar hingga tingkat kecamatan atau desa di sejumlah wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Saat pelaksanaan, kata dia, para peserta juga memperkenalkan 18 partai politik yang menjadi peserta hajatan politik akbar tahun depan.
"Ada juga bendera merah putih dan bendera KPU yang dibawa. Kirab itu juga dikemas dengan menyuguhkan pertunjukan budaya lokal dan membagikan informasi seputar kepemiluan," ucap Cak Anam, sapaan akrabnya.
Sementara itu, ia mengatakan untuk pola sosialisasi secara digital dilakukan dengan cara mengoptimalkan penggunaan media sosial yang dimiliki oleh KPU Jawa Timur.
"Kami sekarang aktif melalui Instagram, TikTok, Twitter semuanya kami masuk sehingga seluruh segmen pemilih mendapatkan informasi," ujarnya.
Dia menambahkan siap menggandeng sejumlah provider seluler untuk turut membantu proses penyuluhan pemilu kepada masyarakat.
KPU Jawa Timur menilai cara itu efektif untuk mengajak masyarakat datang ke masing-masing tempat pemungutan suara (TPS), pada 14 Februari 2024.
"Masyarakat saat ini semua punya ponsel terhubung dengan WhatsApp. Jadi imbauan, misalnya pengecekan data pemilih, cek bakal calon-calon DPR RI maupun DPRD di wilayahnya atau pun imbauan untuk hadir di TPS dan itu yang sedang kami susun," kata dia.
Sedangkan, teknis penyampaian informasi disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.
"Kami sudah menyampaikan itu dilakukan berbasis area, Madura menggunakan bahasa Madura, di kawasan Mataraman menggunakan bahasa yang identik dengan Mataraman," ucapnya.
Dia menyatakan gencarnya sosialisasi pelaksanaan pemilu agar distribusi informasi bisa tersampaikan kepada masyarakat secara luas.
"Supaya pemilu ini menyentuh sampai ke lapisan bawah," katanya.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023