Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri mendorong masyarakat agar cerdas menyaring berita hoaks yang semakin banyak beredar di media sosial menjelang Pemilu 2024.
Ketua AJI Kediri Danu Sukendro mengatakan masyarakat harus bersiap menghadapi Pemilu 2024 antara lain karena berbagai informasi pemilu sudah tersebar di berbagai media sosial.
"Jadi informasi pemilu yang tersebar di media sosial harus selalu dicek kebenarannya. Karena bisa jadi informasi yang kita yakini benar, ternyata malah salah," katanya dalam rilisnya di Kediri, Sabtu.
Ia menambahkan hal yang lebih mengkhawatirkan terkait dengan hoaks apabila ada pihak yang memanfaatkan media sosial untuk memberikan keuntungan kelompoknya dan menjatuhkan kelompok lain dengan cara memproduksi informasi palsu.
Apalagi ketika pemilu, lanjutnya, potensi informasi yang belum jelas kebenarannya akan semakin banyak bertebaran di media sosial.
Ia menyebut, dalam empat tahun terakhir, perkembangan internet cukup pesat. Berdasarkan laporan We Are Social dan Meltwater, jumlah pengguna internet pada 2018 sekitar 132 juta pengguna. Sedangkan pada 2022 jumlah pengguna internet mengalami peningkatan menjadi 204 juta.
Dari 204 juta pengguna internet tersebut, lanjutnya, ternyata 191 juta merupakan pengguna media sosial aktif.
Pihaknya mengadakan diskusi panel dengan tema strategi menepis bayang-bayang hoaks pada Pemilu 2024, di Pendopo Nangkula Park, Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Tulunggagung. Kegiatan ini sebagai edukasi kepada masyarakat terkait dengan berita hoaks dan antisipasinya, sebagai upaya membentengi dari misinformasi, disinformasi atau hoaks yang beredar ketika masa Pemilu 2024.
Komisioner KPU Tulungagung Safari Hasan dalam acara itu mengatakan agar terhindar dari informasi hoaks, masyarakat bisa memanfaatkan laman KPU RI untuk mengakses data primer.
"Apabila ditemukan informasi yang diragukan terkait Pemilu 2024, alangkah lebih baiknya bisa dicek langsung ke website resmi KPU RI," kata dia.
Sedangkan Komisioner Bawaslu Tulungagung Endro Sunarko juga menambahkan bahwa informasi hoaks, disinformasi atau misinformasi pada masa pemilu seringkali ditemukan pada media yang belum terverifikasi. Oleh karena itu, perlu dipastikan asal sumber informasi yang tersebar itu.
"Kami hanya bisa melakukan pengawasan akun media sosial yang terdaftar resmi. Sedangkan seringkali hoaks kami temukan pada media yang belum terdaftar," kata dia.
Akademisi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Amrullah Ali M menambahkan bahwa hoaks itu tidak bisa dipisah dari politik. Keduanya saling berkaitan satu sama lain. Masyarakat juga dianjurkan untuk cerdas dalam memilah dan memilih informasi yang tersebar di media sosial.
"Ibarat sayur asam dengan sambal. Politik dan hoaks itu tidak bisa dipisahkan, bahkan ada beberapa pihak yang sengaja menciptakan hoaks demi kepentingan politik tertentu," kata dia.
Dalam acara tersebut juga dihadiri anggota AJI Kediri. Turut mengundang di acara itu, anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tulungagung, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) se-Tulungagung.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Ketua AJI Kediri Danu Sukendro mengatakan masyarakat harus bersiap menghadapi Pemilu 2024 antara lain karena berbagai informasi pemilu sudah tersebar di berbagai media sosial.
"Jadi informasi pemilu yang tersebar di media sosial harus selalu dicek kebenarannya. Karena bisa jadi informasi yang kita yakini benar, ternyata malah salah," katanya dalam rilisnya di Kediri, Sabtu.
Ia menambahkan hal yang lebih mengkhawatirkan terkait dengan hoaks apabila ada pihak yang memanfaatkan media sosial untuk memberikan keuntungan kelompoknya dan menjatuhkan kelompok lain dengan cara memproduksi informasi palsu.
Apalagi ketika pemilu, lanjutnya, potensi informasi yang belum jelas kebenarannya akan semakin banyak bertebaran di media sosial.
Ia menyebut, dalam empat tahun terakhir, perkembangan internet cukup pesat. Berdasarkan laporan We Are Social dan Meltwater, jumlah pengguna internet pada 2018 sekitar 132 juta pengguna. Sedangkan pada 2022 jumlah pengguna internet mengalami peningkatan menjadi 204 juta.
Dari 204 juta pengguna internet tersebut, lanjutnya, ternyata 191 juta merupakan pengguna media sosial aktif.
Pihaknya mengadakan diskusi panel dengan tema strategi menepis bayang-bayang hoaks pada Pemilu 2024, di Pendopo Nangkula Park, Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Tulunggagung. Kegiatan ini sebagai edukasi kepada masyarakat terkait dengan berita hoaks dan antisipasinya, sebagai upaya membentengi dari misinformasi, disinformasi atau hoaks yang beredar ketika masa Pemilu 2024.
Komisioner KPU Tulungagung Safari Hasan dalam acara itu mengatakan agar terhindar dari informasi hoaks, masyarakat bisa memanfaatkan laman KPU RI untuk mengakses data primer.
"Apabila ditemukan informasi yang diragukan terkait Pemilu 2024, alangkah lebih baiknya bisa dicek langsung ke website resmi KPU RI," kata dia.
Sedangkan Komisioner Bawaslu Tulungagung Endro Sunarko juga menambahkan bahwa informasi hoaks, disinformasi atau misinformasi pada masa pemilu seringkali ditemukan pada media yang belum terverifikasi. Oleh karena itu, perlu dipastikan asal sumber informasi yang tersebar itu.
"Kami hanya bisa melakukan pengawasan akun media sosial yang terdaftar resmi. Sedangkan seringkali hoaks kami temukan pada media yang belum terdaftar," kata dia.
Akademisi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Amrullah Ali M menambahkan bahwa hoaks itu tidak bisa dipisah dari politik. Keduanya saling berkaitan satu sama lain. Masyarakat juga dianjurkan untuk cerdas dalam memilah dan memilih informasi yang tersebar di media sosial.
"Ibarat sayur asam dengan sambal. Politik dan hoaks itu tidak bisa dipisahkan, bahkan ada beberapa pihak yang sengaja menciptakan hoaks demi kepentingan politik tertentu," kata dia.
Dalam acara tersebut juga dihadiri anggota AJI Kediri. Turut mengundang di acara itu, anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tulungagung, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) se-Tulungagung.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023