Benghazi, Libya (ANTARA/AFP) - Pemimpin pemberontak Libya telah membubarkan bagian eksekutif dari pemerintah de faktonya, Senin, dalam upaya untuk mengakhiri krisis besar politik yang diakibatkan oleh pembunuhan atas seorang jendral pemberontak, kata beberapa pejabat. Mustafa Abdul Jalil, pemimpin Dewan Peralihan Nasional (NTC) telah memecat beberapa pejabat seniornya, termasuk menteri keuangan, pertahanan dan informasi. "Bapak Mustafa Abdel Jalil telah membubarkan kantor eksekutifnya," kata juru bicara Shamsidin Abdulmulah kepada AFP. Ia menambahkan bahwa perdana menteri de fakto Mahmud Jibril sekarang ditugasi untuk mendirikan kantor eksekutif baru. Pejabat lain TNC, Mohamed El-Kish, mengkonfirmasi berita itu. Ia menambahkan bahwa beberapa menteri mungkin akan ditunjuk kembali, "tapi beberapa pejabat pasti tidak akan kembali", Itu adalah tahap paling akhir dalam krisis yang dipicu oleh pembunuhan Jendral Abdel Fatah Younis -- di tengah kepulangannya ke Benghazi,setelah ia ditangkap pada akhir Juli lalu. NTC mendapat serangan tajam tasa perannya dalam kejadian-kejadian yang menyebabkan kematian Younis, dan juga penanganannya atas akibat dari kejadian itu. Meskipun perincian kurang lengkap dan masih diselidiki, diketahui bahwa surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh anggota senior eksekutif NTC Ali Essawy, telah menimbulkan tuduhan bahwa NTC tanpa sadar sudah membantu memfasilitasi pembunuhannya. Menteri pertahanan pemberontak, Jallal ad-Digheily -- juga di kantor eksekutif -- dan orang kedua dalam komandonya juga mendapat kecaman karena meneruskan lawatan ke luar negeri ketika berita penangkapan Younis muncul. Dewan itu telah menghadapi protes kemarahan dan terkadang kasar dari suku Younis, dan juga permintaan pembaruan dari kelompok-kelompok yang yang berada di garis terdepan revolusi 17 Februari. Sebelum pengumuman Senin, Jalil menegaskan bahwa penyelidikan kejahatan sedang berlangsung dan berjanji bahwa penyelidikan internal terhadap manajemen krisis NTC tidak akan menghindari pembagian secara adil kesalahan. "Tidak ada orang di atas hukum, mulai dari puncak NTC," katanya. Urgensi dua penyelidikan telah diperburuk oleh tekanan dari para anggota suku Younis, Obeidi, bagi pengadilan dan bahkan ganti rugi cepat. Sejak kematian jendral itu, ketegangan suku telah muncul ke permukaan di sebuah negara tempat suku-suku selama beberapa dasawarsa telah membentuk basis untuk memecahkan perselisihan, dengan tiadanya lembaga pengadilan yang berfungsi.

Pewarta:

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011