Harare (ANTARA/AFP) - Presiden Zimbabwe Robert Mugabe pada Senin mencap Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sebagai gerombolan teroris atas serangannya di Libya, dengan menuding persekutuan tentara itu ingin membunuh pemimpin kawakan Moamar Gaddafi.
"Jadi, Anda membuat orang gila di Eropa. Orang gila, yang menolak kebenaran, yang menentang hukum antarbangsa," kata Mugabe dalam pertemuan mengenang pejuang pembebasan negara tersebut.
"Lihatlah yang mereka lakukan di Libya, NATO melanggar hukum antarbangsa. Itu mengapa saya menyatakan NATO sekarang merupakan kelompok teroris juga, jika menentang hukum antarbangsa," katanya.
Mugabe, yang memerintah Zimbabwe sejak kemerdekaan pada 1980, menuduh negara Barat ingin membunuh Gaddafi.
"Kelompok itu kehilangan keabsahan, telah menjadi teroris dan waspadalah, itu dapat mereka lakukan pada negara lain Afrika selain Libya. Kita selalu harus dalam keadaan siaga," kata Mugabe.
"Mereka berusaha membunuh Gaddafi. Mereka kenyataannya sengaja membunuh sejumlah anak-anak. Sekarang, ketika mereka melakukannya dengan sengaja, itu persis yang Taliban dan Alqaida lakukan. Apa bedanya dengan yang mereka (NATO) lakukan?" katanya mepertanyakan.
Sekutu Barat berada di balik pemboman sarana tentara Gaddafi, yang digalang NATO dan sebagian besar dilancarkan Prancis dan Inggris, yang melakukannya di bawah amanat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi warga dari kekerasan pemerintah.
Mugabe, yang berusia 87 tahun, juga mengecam mantan penguasa jajahan Inggris, yang menghukum dia dan sekutu dekatnya di pemerintah, serta menyatakan Zimbabwe akan memukul balik terhadap lebih dari 400 perusahaan Inggris di negara tersebut.
"Kita tidak bisa terus menerima hukuman terus-menerus tanpa memukul kembali," kata Mugabe.
"Mengapa perusahaan milik Inggris diizinkan terus menambang emas kami di negara ini?" katanya.
Mugabe, yang membentuk pemerintah bersama dengan mantan pesaingnya, Perdana Menteri Morgan Tsvangirai, pada 2009, menegaskan bahwa negara itu harus mengadakan pemilihan umum setelah undang-undang dasar selesai dibuat.
Berdasarkan atas perjanjian persatuan Zimbabwe, yang ditandatangani setelah kekerasan dan pemilihan presiden tak meyakinkan pada 2008, undang-undang dasar baru harus disetujui oleh penentuan pendapat rakyat sebelum pemilihan umum.
Penulisan undang-undang dasar itu berlangsung setahun di belakang jadwal.
Rusia pada ahir Mei menyebut pemboman atas Tripoli "awal genting" dari resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Libya, yang dapat meningkatkan kekerasan dan menyebabkan lebih banyak penderitaan.
"Kami jelas melihat pelanggaran berat lain atas Resolusi 1970 dan 1973 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata pernyataan kementerian luar negeri Rusia.
Rusia menyatakan upaya Barat membenarkan serangan itu dengan menunjuk ancaman terhadap warga oleh penguasa Moamar Gaddafi menafikan bahaya bahwa pemerintah Tripoli bahkan menjadi lebih "ngotot" dalam sikapnya.
"Serangan udara tidak menghentikan bentrok tentara di antara pihak Libya dan hanya menciptakan lebih banyak penderitaan di kalangan warga," kata kementerian luar negeri.
Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin pada akhir Maret mengutuk resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memungkinkan tindakan tentara di Libya sebagai "seruan perang salib pada abad pertengahan" dan mengecam Washington untuk kesiapannya memamerkan kekuatan.
Ketua Afrika Bersatu Teodoro Obiang Nguema mengutuk campur tangan tentara asing di Pantai Gading dan Libya, dengan mengatakan bahwa Afrika harus dibolehkan mengelola urusannya.
"Afrika tidak memerlukan pengaruh dari luar. Afrika harus mengelola sendiri urusannya," kata Obiang Nguema, yang juga presiden Guinea Khatulistiwa, dalam muktamar antarbangsa di Jenewa pada awal April.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011