Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura meluruskan tudingan sekelompok mahasiswa yang berunjuk rasa memprotes pelaksanaan tes calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan di aula kampus itu, Senin.
"Itu bukan kegiatan politik praktis," kata Wakil Rektor III IAIN Madura DR. Mohammad Ali Al-Humaidy.
Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Pamekasan, Senin malam, dia menjelaskan tidak ada bendera partai politik apapun dalam kampus selama pelaksanaan tes tulis calon PPS.
Selain itu, kampus memastikan bahwa tidak ada politisi dari partai politik yang datang untuk melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tes tulis calon PPS.
Kedua, sambung dia, pelaksanaan tes tulis calon PPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pamekasan, tidak dibiayai oleh partai politik. Bahkan pihak kampus tidak menerima keuntungan finansial atas pemanfaatan kampus sebagai tempat pelaksanaan tes.
"Penempatan kegiatan tes tulis calon PPS merupakan bagian dari agenda nasional pemerintah, yang mana perguruan tinggi memiliki peran dan tanggungjawab sebagai stakeholder demokrasi untuk menyukseskan agenda nasional," katanya.
Ketiga, KPU Pamekasan bukanlah institusi di bawah naungan partai politik, melainkan penyelenggara Pemilu yang tidak dibiayai oleh partai politik.
Dengan demikian, perguruan tinggi mau bekerjasama dengan KPU sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan Pemilu khususnya di Kabupaten Pamekasan.
"Keempat, kampus IAIN Madura tidak menolak kegiatan politik selama bukan politik praktis. Kegiatan politik yang dimaksud adalah pendidikan politik (civic education) yang berfungsi sebagai pemberdayaan politik dan pengembangan wawasan politik bagi masyarakat kampus," kata Malhum sapaan karib Dr Mohammad Ali Al-Humaidy ini.
Selain itu, pihak kampus IAIN Madura akan menolak keras, jika ada kegiatan politik praktis yang berisi tentang ajakan, dukungan dan pilihan terhadap partai politik.
Sebelumnya, pada Senin (9/1) pagi, sekelompok mahasiswa yang mengatas namakan diri Gerakan Mahasiswa Penyambung Aspirasi (Gempa) IAIN Madura berunjuk rasa terkait pelaksanaan tes tulis calon panitia pemungutan suara (PPS) di kampus itu.
Unjuk rasa itu karena kelompok ini menduga kampus dijadikan ajang politik praktis. Pengunjuk rasa juga menuding, pihak kampus mengambil manfaat finansial dari kegiatan itu.
"Padahal KPU hanya meminjam tempat," kata Wakil Rektor III IAIN Madura Dr Mohammad Ali Al-Humaidy, menjelaskan.
Tes rekrutmen calon anggota PPS di kampus IAIN Madura ini diikuti sebanyak 2.625 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 2.267 orang dan perempuan sebanyak 358 orang.
Menurut Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi (Permas) dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Pamekasan, Fathor Rahman, tes tulis mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai atau selama 90 menit.
Tes tulis ini digelar di 66 ruangan dengan ketentuan tiap ruangan berisi 40 orang dari semua kecamatan se Kabupaten Pamekasan.
"IAIN Madura dinilai representatif untuk kegiatan tes ini, sehingga KPU meminjam tempat untuk pelaksanaan tes, bukan sewa," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Itu bukan kegiatan politik praktis," kata Wakil Rektor III IAIN Madura DR. Mohammad Ali Al-Humaidy.
Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Pamekasan, Senin malam, dia menjelaskan tidak ada bendera partai politik apapun dalam kampus selama pelaksanaan tes tulis calon PPS.
Selain itu, kampus memastikan bahwa tidak ada politisi dari partai politik yang datang untuk melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tes tulis calon PPS.
Kedua, sambung dia, pelaksanaan tes tulis calon PPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pamekasan, tidak dibiayai oleh partai politik. Bahkan pihak kampus tidak menerima keuntungan finansial atas pemanfaatan kampus sebagai tempat pelaksanaan tes.
"Penempatan kegiatan tes tulis calon PPS merupakan bagian dari agenda nasional pemerintah, yang mana perguruan tinggi memiliki peran dan tanggungjawab sebagai stakeholder demokrasi untuk menyukseskan agenda nasional," katanya.
Ketiga, KPU Pamekasan bukanlah institusi di bawah naungan partai politik, melainkan penyelenggara Pemilu yang tidak dibiayai oleh partai politik.
Dengan demikian, perguruan tinggi mau bekerjasama dengan KPU sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan Pemilu khususnya di Kabupaten Pamekasan.
"Keempat, kampus IAIN Madura tidak menolak kegiatan politik selama bukan politik praktis. Kegiatan politik yang dimaksud adalah pendidikan politik (civic education) yang berfungsi sebagai pemberdayaan politik dan pengembangan wawasan politik bagi masyarakat kampus," kata Malhum sapaan karib Dr Mohammad Ali Al-Humaidy ini.
Selain itu, pihak kampus IAIN Madura akan menolak keras, jika ada kegiatan politik praktis yang berisi tentang ajakan, dukungan dan pilihan terhadap partai politik.
Sebelumnya, pada Senin (9/1) pagi, sekelompok mahasiswa yang mengatas namakan diri Gerakan Mahasiswa Penyambung Aspirasi (Gempa) IAIN Madura berunjuk rasa terkait pelaksanaan tes tulis calon panitia pemungutan suara (PPS) di kampus itu.
Unjuk rasa itu karena kelompok ini menduga kampus dijadikan ajang politik praktis. Pengunjuk rasa juga menuding, pihak kampus mengambil manfaat finansial dari kegiatan itu.
"Padahal KPU hanya meminjam tempat," kata Wakil Rektor III IAIN Madura Dr Mohammad Ali Al-Humaidy, menjelaskan.
Tes rekrutmen calon anggota PPS di kampus IAIN Madura ini diikuti sebanyak 2.625 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 2.267 orang dan perempuan sebanyak 358 orang.
Menurut Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi (Permas) dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Pamekasan, Fathor Rahman, tes tulis mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai atau selama 90 menit.
Tes tulis ini digelar di 66 ruangan dengan ketentuan tiap ruangan berisi 40 orang dari semua kecamatan se Kabupaten Pamekasan.
"IAIN Madura dinilai representatif untuk kegiatan tes ini, sehingga KPU meminjam tempat untuk pelaksanaan tes, bukan sewa," katanya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023