Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memerintahkan dinas kesehatan setempat mempermudah pelayanan berobat ke rumah sakit dengan cukup membawa KTP saat berobat.
Pihaknya berupaya keras mendorong capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Kediri minimal harus mencapai 90 persen pada 2023.
"Ini langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menjamin (kesehatan) masyarakatnya," katanya di Kediri, Rabu.
Mas Dhito, sapaan akrabnya, juga meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri untuk mempersiapkan berbagai macam sistem, sehingga capaian UHC bisa lebih optimal.
"Berbarengan dengan memenuhi target UHC, dinkes harus mempersiapkan bagaimana caranya sistem dan mekanisme bahwa masyarakat itu berobat hanya cukup membawa KTP ke rumah sakit," kata dia.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dokter Ahmad Khotib mengatakan capaian UHC di kabupaten ini hingga pekan pertama Desember 2022 mencapai 78,74 persen.
Pihaknya berencana menyiapkan skema khusus untuk lebih mengoptimalkan lagi capaian UHC.
Secara teknis, skema yang dipersiapkan agar pelayanan berobat di fasilitas kesehatan cukup dengan KTP, yakni masyarakat didorong untuk mempunyai jaminan kesehatan, salah satunya dengan BPJS.
Skema kedua, pembiayaan jaminan kesehatan melalui penerima bantuan iuran daerah (PBID) bagi masyarakat kurang mampu. Penerima manfaat dari PBID ini adalah pergeseran dari penerima manfaat jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
"Terbitnya Peraturan Presiden, kami (pemerintah daerah) tidak boleh dengan skema ganda. Otomatis semua alokasi Jamkesda selama ini akan kita geser untuk mendaftarkan warga kurang mampu melalui skema PBID," kata Khotib.
Khotib berharap, sejalan dengan meningkatnya capaian UHC di Kabupaten Kediri, nantinya masyarakat hanya cukup membawa KTP ke rumah sakit.
"Sekarang KTP itu juga sekaligus bisa sebagai kartu BPJS," kata Ahmad Khotib.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022