Pakar kebijakan publik Bambang Haryo Soekartono menilai saat ini seharusnya menjadi momentum tepat untuk memanfaatkan transportasi massal agar diminati oleh masyarakat.
"Tapi syaratnya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) tidak diberlakukan bagi angkutan umum atau transportasi massal," ujar BHS, sapaan akrabnya, kepada wartawan di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, kenaikan sudah terjadi sejak Sabtu (3/9), namun masih ada kesempatan bagi pemerintah memikirkan ulang pemberlakuan harga BBM khusus transportasi massal.
Dengan harga tetap, kata BHS, maka masyarakat akan beralih menggunakan transportasi massal dan perlahan meninggalkan kendaraan pribadi.
Baca juga: Pengembangan transportasi massal urai kemecetan di Kota Surabaya
Baca juga: Presiden minta transportasi massal masa depan ramah lingkungan
"Imbas-nya sudah tentu mampu mengurangi kemacetan serta meminimalisasi kecelakaan di jalan raya," kata anggota DPR RI periode 2014-2019 tersebut..
Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur itu juga memberikan solusi bantuan langsung tunai yang rencananya untuk subsidi upah pekerja (di bawah gaji Rp3,5 juta), dialihkan ke transportasi massal dengan harapan tarif tidak sampai naik.
Namun, lanjut dia, ketersediaan transportasi massal yang layak juga harus menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait keamanan serta kenyamanan.
"Padahal, jika kita naik transportasi massal maka bisa duduk manis, santai dan tidak perlu capek-capek mengemudi. Semoga ini didengar dan menjadi perhatian pihak terkait," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Tapi syaratnya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) tidak diberlakukan bagi angkutan umum atau transportasi massal," ujar BHS, sapaan akrabnya, kepada wartawan di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, kenaikan sudah terjadi sejak Sabtu (3/9), namun masih ada kesempatan bagi pemerintah memikirkan ulang pemberlakuan harga BBM khusus transportasi massal.
Dengan harga tetap, kata BHS, maka masyarakat akan beralih menggunakan transportasi massal dan perlahan meninggalkan kendaraan pribadi.
Baca juga: Pengembangan transportasi massal urai kemecetan di Kota Surabaya
Baca juga: Presiden minta transportasi massal masa depan ramah lingkungan
"Imbas-nya sudah tentu mampu mengurangi kemacetan serta meminimalisasi kecelakaan di jalan raya," kata anggota DPR RI periode 2014-2019 tersebut..
Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur itu juga memberikan solusi bantuan langsung tunai yang rencananya untuk subsidi upah pekerja (di bawah gaji Rp3,5 juta), dialihkan ke transportasi massal dengan harapan tarif tidak sampai naik.
Namun, lanjut dia, ketersediaan transportasi massal yang layak juga harus menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait keamanan serta kenyamanan.
"Padahal, jika kita naik transportasi massal maka bisa duduk manis, santai dan tidak perlu capek-capek mengemudi. Semoga ini didengar dan menjadi perhatian pihak terkait," tuturnya.
Editor : Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022