DPRD Kabupaten Trenggalek meminta pendapatan asli daerah (PAD) dari pengelolaan ruang pendingin (cold storage) Dinas Perikanan setempat di Pelabuhan Prigi perlu ditingkatkan lagi.
"Saat ini, pendapatannya masih sangat minim. Per tahun, PAD dari pengelolaan cold storage penyimpanan ikan di sana (Pelabuhan Prigi) hanya Rp15 juta. Harusnya bisa lebih," kata Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Mugianto, Minggu.
Kenyataan itu didasarkan hasil kunjungan kerja Komisi II DPRD Trenggalek beberapa waktu lalu.
Gudang penyimpanannya luas, penggunanya juga banyak. Bahkan banyak yang antre atau bahkan tidak terlayani saat musim panen ikan.
"Kami pernah sidak ke sana, melihat di lapangan ditarget (pendapatan) setahun Rp25 juta kayaknya juga tidak keberatan. Karena kapasitas lumayan besar, bisa menampung sekian ton. Kalau cold storage milik daerah ini bisa dioptimalkan, kenapa (selama ini) tidak dilakukan," ujarnya.
Mugianto meminta ada peninjauan ulang perihal hitam di atas putih pengelolaan aset pemerintah itu. Peninjauan itu untuk melihat hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga tidak merugikan.
"Kalau mampu menambah atau pihak ketiga mampu memberikan Rp25 juta per tahun, ya bisa diterima. Karena kapasitasnya lumayan besar, bisa membantu PAD sehingga perlu dihitung kembali, kewajiban pihak ketiga berapa persen masuk ke perikanan," katanya.
Selain mendorong optimalisasi pendapatan ruang pendingin, Komisi II DPRD Trenggalek juga mempertanyakan perihal aset-aset lainnya yang bisa dimaksimalkan.
Langkah itu dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan yang nantinya bakal kembali kepada masyarakat Bumi Menak Sopal, istilah populer untuk menyebut .
"Ada beberapa potensi, termasuk alat berat yang bisa disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Itu salah satu potensi pendapatan selain cold storage. Kami mendorong agar target perikanan terpenuhi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Saat ini, pendapatannya masih sangat minim. Per tahun, PAD dari pengelolaan cold storage penyimpanan ikan di sana (Pelabuhan Prigi) hanya Rp15 juta. Harusnya bisa lebih," kata Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Mugianto, Minggu.
Kenyataan itu didasarkan hasil kunjungan kerja Komisi II DPRD Trenggalek beberapa waktu lalu.
Gudang penyimpanannya luas, penggunanya juga banyak. Bahkan banyak yang antre atau bahkan tidak terlayani saat musim panen ikan.
"Kami pernah sidak ke sana, melihat di lapangan ditarget (pendapatan) setahun Rp25 juta kayaknya juga tidak keberatan. Karena kapasitas lumayan besar, bisa menampung sekian ton. Kalau cold storage milik daerah ini bisa dioptimalkan, kenapa (selama ini) tidak dilakukan," ujarnya.
Mugianto meminta ada peninjauan ulang perihal hitam di atas putih pengelolaan aset pemerintah itu. Peninjauan itu untuk melihat hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga tidak merugikan.
"Kalau mampu menambah atau pihak ketiga mampu memberikan Rp25 juta per tahun, ya bisa diterima. Karena kapasitasnya lumayan besar, bisa membantu PAD sehingga perlu dihitung kembali, kewajiban pihak ketiga berapa persen masuk ke perikanan," katanya.
Selain mendorong optimalisasi pendapatan ruang pendingin, Komisi II DPRD Trenggalek juga mempertanyakan perihal aset-aset lainnya yang bisa dimaksimalkan.
Langkah itu dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan yang nantinya bakal kembali kepada masyarakat Bumi Menak Sopal, istilah populer untuk menyebut .
"Ada beberapa potensi, termasuk alat berat yang bisa disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Itu salah satu potensi pendapatan selain cold storage. Kami mendorong agar target perikanan terpenuhi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022