Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggandeng PT Indonesia Sarana Service (ISS) selaku pihak ketiga yang memenangkan lelang proyek pengelolaan parkir di wilayah setempat pada tahun 2022 dengan penawaran tertinggi senilai Rp32.090.000.000.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali optimistis skema kerja sama pengelolaan parkir dengan menggandeng pihak ketiga (swasta) yang dilakukan melalui proses lelang akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Dari pendapatan di angka Rp1 miliar tahun 2021 itu, diproyeksikan naik menjadi Rp32 miliar lebih pada tahun 2022," ujar Gus Muhdlor (sapaan bupati) di Sidoarjo, Rabu.
Pemkab Sidoarjo menargetkan pada Maret ini regulasi skema kerja sama pengelolaan parkir itu sudah masuk ke DPRD agar segera dilakukan pembahasan untuk selanjutnya pihak legislatif bisa memutuskan.
"Targetnya Maret ini rampung dan masuk ke DPRD," ujar Gus Muhdlor.
Menurutnya, skema pengelolaan parkir yang dilakukan Pemkab Sidoarjo termasuk hal baru karena pihak ketiga atau pemenang lelang harus menyetor retribusi terlebih dulu kepada pemkab paling lambat tujuh hari setelah kerja sama ditandatangani.
"Saat ini Pemkab Sidoarjo melalui Bagian Hukum berkoordinasi dengan BPK dan instansi hukum terkait," tambah bupati.
Gus Muhdlor mengakui skema pengelolaan parkir model baru ini ada pro-kontra terkait mekanisme penyetoran retribusi. "Kerja sama masih on proses dan PT ISS sudah siap,” ujarnya.
Menurut bupati, hal yang menjadi polemik adalah kata "retribusi" karena retribusi ada setelah pelayanan diberikan, tetapi dalam kerja sama ini mekanismenya dibayar di depan.
"Nah, ini butuh kajian hukum, ini menyangkut administrasi negara harus hati-hati," kata Gus Muhdlor.
Bupati muda itu berharap koordinasi dengan BPK serta instansi penegak hukum bisa membantu Pemkab Sidoarjo memberikan solusi.
"Mudah-mudahan ini tidak ada masalah karena dalam skema ini tidak ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan adalah negara karena menambah pemasukan daerah," ujarnya.
Skema kerja sama pengelolaan parkir tersebut, lanjut bupati, tidak mengacu pada tahun anggaran, melainkan dihitung sejak kerja sama diteken terhitung sampai dua belas bulan ke depan.
Berdasarkan kajian yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, terdapat 359 titik parkir potensial, di antaranya Jalan Gajah Mada, Jalan Pasar Larangan, dan titik lainnya.
"Kecuali parkir di RSUD Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo Barat dikelola sendiri oleh manajemen internal kedua rumah sakit tersebut," ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo Benny Airlangga Yogaswara mengatakan potensi pendapatan parkir sebelum pandemi COVID-19 mencapai Rp98 miliar.
"Pada saat pandemi seperti sekarang ini potensinya turun menjadi Rp68 miliar, itu belum pendapatan bersih karena ada pengeluaran biaya operasional," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali optimistis skema kerja sama pengelolaan parkir dengan menggandeng pihak ketiga (swasta) yang dilakukan melalui proses lelang akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Dari pendapatan di angka Rp1 miliar tahun 2021 itu, diproyeksikan naik menjadi Rp32 miliar lebih pada tahun 2022," ujar Gus Muhdlor (sapaan bupati) di Sidoarjo, Rabu.
Pemkab Sidoarjo menargetkan pada Maret ini regulasi skema kerja sama pengelolaan parkir itu sudah masuk ke DPRD agar segera dilakukan pembahasan untuk selanjutnya pihak legislatif bisa memutuskan.
"Targetnya Maret ini rampung dan masuk ke DPRD," ujar Gus Muhdlor.
Menurutnya, skema pengelolaan parkir yang dilakukan Pemkab Sidoarjo termasuk hal baru karena pihak ketiga atau pemenang lelang harus menyetor retribusi terlebih dulu kepada pemkab paling lambat tujuh hari setelah kerja sama ditandatangani.
"Saat ini Pemkab Sidoarjo melalui Bagian Hukum berkoordinasi dengan BPK dan instansi hukum terkait," tambah bupati.
Gus Muhdlor mengakui skema pengelolaan parkir model baru ini ada pro-kontra terkait mekanisme penyetoran retribusi. "Kerja sama masih on proses dan PT ISS sudah siap,” ujarnya.
Menurut bupati, hal yang menjadi polemik adalah kata "retribusi" karena retribusi ada setelah pelayanan diberikan, tetapi dalam kerja sama ini mekanismenya dibayar di depan.
"Nah, ini butuh kajian hukum, ini menyangkut administrasi negara harus hati-hati," kata Gus Muhdlor.
Bupati muda itu berharap koordinasi dengan BPK serta instansi penegak hukum bisa membantu Pemkab Sidoarjo memberikan solusi.
"Mudah-mudahan ini tidak ada masalah karena dalam skema ini tidak ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan adalah negara karena menambah pemasukan daerah," ujarnya.
Skema kerja sama pengelolaan parkir tersebut, lanjut bupati, tidak mengacu pada tahun anggaran, melainkan dihitung sejak kerja sama diteken terhitung sampai dua belas bulan ke depan.
Berdasarkan kajian yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, terdapat 359 titik parkir potensial, di antaranya Jalan Gajah Mada, Jalan Pasar Larangan, dan titik lainnya.
"Kecuali parkir di RSUD Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo Barat dikelola sendiri oleh manajemen internal kedua rumah sakit tersebut," ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo Benny Airlangga Yogaswara mengatakan potensi pendapatan parkir sebelum pandemi COVID-19 mencapai Rp98 miliar.
"Pada saat pandemi seperti sekarang ini potensinya turun menjadi Rp68 miliar, itu belum pendapatan bersih karena ada pengeluaran biaya operasional," ujarnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022