Wakil Wali Kota Kota Surabaya Armuji berharap revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran, Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai harapan warga Kota Pahlawan, Jatim.
"Melalui upaya revisi Permenaker ini, saya harapkan bisa menampung aspirasi berbagai pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Semoga cepat selesai," kata Wakil Wali Kota (Wawali) Armuji di Surabaya, Kamis.
Kementerian Ketenagakerjaan saat ini masih melakukan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 dengan menyesuaikan aturan lama melalui Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Perubahan aturan tersebut akan mengedepankan efisiensi prosedur pengajuan klaim.
Dikarenakan Permenaker 2/2022 belum berlaku efektif, sehingga Permenaker 19/2015 masih berlaku. Pekerja atau buruh yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker tersebut, termasuk bagi yang terkena-PHK atau mengundurkan diri.
Wawali Armuji menyebutkan di Kota Surabaya sendiri hampir sebagian besar tenaga kerjanya telah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan bahkan sejumlah pegiat masyarakat juga turut terlibat.
Tidak hanya tenaga kerja, lanjut dia, tetapi sejumlah pengurus RT, RW, LPMK bahkan 4.055 Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Se-Surabaya juga terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Sehingga apabila ada revisi JHT bisa cair sebelum usia 56 tahun itu sesuai harapan warga masyarakat dan sangat tepat," ujarnya.
Selain itu, Armuji menyebutkan, peran BPJS ketenagakerjaan sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja yang menjadi peserta di antaranya Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Hari Tua. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Melalui upaya revisi Permenaker ini, saya harapkan bisa menampung aspirasi berbagai pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Semoga cepat selesai," kata Wakil Wali Kota (Wawali) Armuji di Surabaya, Kamis.
Kementerian Ketenagakerjaan saat ini masih melakukan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 dengan menyesuaikan aturan lama melalui Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Perubahan aturan tersebut akan mengedepankan efisiensi prosedur pengajuan klaim.
Dikarenakan Permenaker 2/2022 belum berlaku efektif, sehingga Permenaker 19/2015 masih berlaku. Pekerja atau buruh yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker tersebut, termasuk bagi yang terkena-PHK atau mengundurkan diri.
Wawali Armuji menyebutkan di Kota Surabaya sendiri hampir sebagian besar tenaga kerjanya telah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan bahkan sejumlah pegiat masyarakat juga turut terlibat.
Tidak hanya tenaga kerja, lanjut dia, tetapi sejumlah pengurus RT, RW, LPMK bahkan 4.055 Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Se-Surabaya juga terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Sehingga apabila ada revisi JHT bisa cair sebelum usia 56 tahun itu sesuai harapan warga masyarakat dan sangat tepat," ujarnya.
Selain itu, Armuji menyebutkan, peran BPJS ketenagakerjaan sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja yang menjadi peserta di antaranya Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Hari Tua. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022