Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan dan anggota DPRD setempat meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen hari pertama di sejumlah SD dan SMP di Kota Pahlawan, Jatim, Senin.
"Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melihat semua kesiapan sekolah. Ini dihadiri dengan para pimpinan DPRD dan Komisi D DPRD Kota Surabaya, ada ketua PGRI," kata Wali Kota Eri Cahyadi saat meninjau lokasi pertama PTM di SMPN 19 Surabaya.
Dari hasil tinjauannya itu, Wali Kota Eri menyatakan bahwa pelaksanaan PTM di minggu pertama ini sudah sesuai yang diharapkan, seperti halnya di sekolah telah tersedia tempat cuci tangan, alat pengukur suhu hingga barcode PeduliLindungi.
"Selain itu, ketika masuk di sekolah, ada jarak antarbangku minimal 1 meter atau 100 cm. Karena ada jarak 1 meter, tidak cukup 100 persen. Makanya kita buat dua shift, tapi tetap 100 persen, hanya saja tidak dalam satu waktu. Jadi yang pertama jam 6.30 WIB hingga 10.00 WIB, kedua jam 10.00 - 13.00 WIB," katanya.
Wali Kota Eri berharap para wali murid khususnya dari pelajar jenjang SD memberikan izin anak-anaknya mengikuti PTM. Meski dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri hal itu sudah tak diperlukan, namun perizinan dari wali murid dinilainya sangat penting.
"Insyaallah sambil berjalan kami dari pemkot dan DPRD sambil evaluasi akan kami wajibkan semua masuk 100 persen, tapi tetap dengan dua shift. Kenapa dua shift? kami meyakinkan kepada wali murid bahwa persyaratan yang satu meter juga kita lakukan, jadi tidak ada tumpuk-tumpukan," ujarnya.
Dalam pelaksanaan PTM ini, pelajar tidak diberikan waktu istirahat untuk ke luar kelas sehingga semua aktivitas dilakukan di dalam kelas. Bahkan, kantin dan perpustakaan untuk sementara ditutup agar memudahkan guru mengontrol para siswa dan lebih mudah melakukan evaluasi.
"Ini bentuk dari ikhtiar kita. Karena bagaimanapun pendidikan kalau lewat hybrid terus karakter jiwa yang hebat juga akan hilang, kalau online terus anak jadinya individualis. Sehingga pemkot dan DPRD meyakinkan kita berani lakukan (PTM) dan kita coba," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi D Komisi Pendidikan DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan pelaksanaan PTM 100 persen sesuai progres yang ditentukan, mulai dari penerapan jarak 1 meter antarsiswa hingga dilakukan secara 2 shift.
"Saya berharap nanti ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap, juga memantau kondisi pandemi yang ada di Surabaya. Sehingga nanti ketika pandemi sudah terkontrol, bisa ditingkatkan benar-benar 100 persen PTM di sekolah," kata Herlina.
Meski begitu, Herlina juga berharap ada pengecualian terhadap siswa yang memang memiliki gangguan kesehatan. Secara mutlak siswa yang tidak dapat mengikuti PTM karena gangguan kesehatan, tidak bisa dikatakan membolos sekolah.
"Saya berharap (PTM) tetap mengutamakan faktor kesehatan, aman dan nyaman. Mengutamakan kesehatan anak-anak itu kemudian harus jadi prioritas utama," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melihat semua kesiapan sekolah. Ini dihadiri dengan para pimpinan DPRD dan Komisi D DPRD Kota Surabaya, ada ketua PGRI," kata Wali Kota Eri Cahyadi saat meninjau lokasi pertama PTM di SMPN 19 Surabaya.
Dari hasil tinjauannya itu, Wali Kota Eri menyatakan bahwa pelaksanaan PTM di minggu pertama ini sudah sesuai yang diharapkan, seperti halnya di sekolah telah tersedia tempat cuci tangan, alat pengukur suhu hingga barcode PeduliLindungi.
"Selain itu, ketika masuk di sekolah, ada jarak antarbangku minimal 1 meter atau 100 cm. Karena ada jarak 1 meter, tidak cukup 100 persen. Makanya kita buat dua shift, tapi tetap 100 persen, hanya saja tidak dalam satu waktu. Jadi yang pertama jam 6.30 WIB hingga 10.00 WIB, kedua jam 10.00 - 13.00 WIB," katanya.
Wali Kota Eri berharap para wali murid khususnya dari pelajar jenjang SD memberikan izin anak-anaknya mengikuti PTM. Meski dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri hal itu sudah tak diperlukan, namun perizinan dari wali murid dinilainya sangat penting.
"Insyaallah sambil berjalan kami dari pemkot dan DPRD sambil evaluasi akan kami wajibkan semua masuk 100 persen, tapi tetap dengan dua shift. Kenapa dua shift? kami meyakinkan kepada wali murid bahwa persyaratan yang satu meter juga kita lakukan, jadi tidak ada tumpuk-tumpukan," ujarnya.
Dalam pelaksanaan PTM ini, pelajar tidak diberikan waktu istirahat untuk ke luar kelas sehingga semua aktivitas dilakukan di dalam kelas. Bahkan, kantin dan perpustakaan untuk sementara ditutup agar memudahkan guru mengontrol para siswa dan lebih mudah melakukan evaluasi.
"Ini bentuk dari ikhtiar kita. Karena bagaimanapun pendidikan kalau lewat hybrid terus karakter jiwa yang hebat juga akan hilang, kalau online terus anak jadinya individualis. Sehingga pemkot dan DPRD meyakinkan kita berani lakukan (PTM) dan kita coba," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi D Komisi Pendidikan DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan pelaksanaan PTM 100 persen sesuai progres yang ditentukan, mulai dari penerapan jarak 1 meter antarsiswa hingga dilakukan secara 2 shift.
"Saya berharap nanti ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap, juga memantau kondisi pandemi yang ada di Surabaya. Sehingga nanti ketika pandemi sudah terkontrol, bisa ditingkatkan benar-benar 100 persen PTM di sekolah," kata Herlina.
Meski begitu, Herlina juga berharap ada pengecualian terhadap siswa yang memang memiliki gangguan kesehatan. Secara mutlak siswa yang tidak dapat mengikuti PTM karena gangguan kesehatan, tidak bisa dikatakan membolos sekolah.
"Saya berharap (PTM) tetap mengutamakan faktor kesehatan, aman dan nyaman. Mengutamakan kesehatan anak-anak itu kemudian harus jadi prioritas utama," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022