Pandemi COVID-19 ikut mempercepat penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara. Meski demikian, demokrasi dianggap bisa terus bertahan di tengah tekanan selama pandemi, kata salah pengurus PBNU.
"Penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara selama pandemi itu bagian dari tantangan demokrasi di tengah pandemi," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama, Helmy Faishal Zaini dalam siaran persnya, Jumat, usai diskusi "Menuju Bali Democracy Forum : Demokrasi di Era Pandemi, Menjawab Tantangan Dari Setiap Negeri"
Helmy yang juga anggota Komisi I DPR RI itu menyebut, tantangan itu antara lain dari dunia digital yang semakin marak digunakan selama pandemi. Pada pelantar digital itu bertebaran berbagai hal yang justru mengancam demokrasi.
"Paham-paham transnasional disebar melalui pelantar digital. Paham-paham itu memanfaatkan demokrasi untuk menghapuskan demokrasi,” ujarnya.
Prinsip demokrasi yang membolehkan perbedaan pendapat membuat penyebaran paham itu tidak mungkin dilarang. Hal yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat atas isu-isu itu.
Di sisi lain, perlu juga dipahami demokrasi bukan hanya soal hak berbeda pendapat.
Padahal, kata dia, kematangan demokrasi lebih dari hal itu. Dibutuhkan kesiapan dan kesabaran untuk mengembangkan demokrasi. Sebab, proses demokratisasi membutuhkan waktu panjang.
Menurut dia, tidak tepat jika menganggap hanya ada satu versi demokrasi yang benar. Demokrasi tidak hanya dari paradigma sekuler yang memisahkan sepenuhnya agama dan kehidupan publik, termasuk sistem hukum dan politik.
Demokrasi juga bisa menggunakan paradigma simbiotik seperti diterapkan di Indonesia.
Baca juga: Menkes: Indonesia gunakan metode SGTF untuk deteksi dini Omicron
Baca juga: Menkominfo ajak masyarakat stop produksi informasi hoaks COVID-19
Pakar politik internasional Universitas Paramadia, Mahmud Syaltout yang juga hadir dalam diskusi itu mengatakan, dampak nyata pandemi adalah tekanan ekonomi. Pada situasi ini, demokrasi transaksional semakin marak dan para calon petahana di pemilu cenderung diuntungkan.
Tekanan ekonomi, kata dia, juga membuat sebagian orang kesulitan menerima keragaman. Padahal demokrasi membutuhkan keragaman.
"Ini tercermin dari kasus Charlie Hebdo di Perancis. Selama pandemi, seperti kelompok lain, toko-toko milik warga muslim Perancis tutup. Bisnis jasa mereka tidak berjalan. Mereka jadi sensitif,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor itu.
Sementara di sejumlah negara lain, tekanan ekonomi berujung pada penggulingan pemerintah. Di sejumlah negara, ada kudeta yang antara lain dipicu alasan itu.
Ia juga menyebut, demokrasi memang harus ditumbuhkan dari dalam negeri. Sebab, pemaksaan dengan alasan mendorong demokratisasi adalah pelanggaran.
“Ada negara-negara yang mengintervensi negara lain dengan alasan mendorong demokrasi. Tindakan itu melanggar demokrasi,” kata dia.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara selama pandemi itu bagian dari tantangan demokrasi di tengah pandemi," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama, Helmy Faishal Zaini dalam siaran persnya, Jumat, usai diskusi "Menuju Bali Democracy Forum : Demokrasi di Era Pandemi, Menjawab Tantangan Dari Setiap Negeri"
Helmy yang juga anggota Komisi I DPR RI itu menyebut, tantangan itu antara lain dari dunia digital yang semakin marak digunakan selama pandemi. Pada pelantar digital itu bertebaran berbagai hal yang justru mengancam demokrasi.
"Paham-paham transnasional disebar melalui pelantar digital. Paham-paham itu memanfaatkan demokrasi untuk menghapuskan demokrasi,” ujarnya.
Prinsip demokrasi yang membolehkan perbedaan pendapat membuat penyebaran paham itu tidak mungkin dilarang. Hal yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat atas isu-isu itu.
Di sisi lain, perlu juga dipahami demokrasi bukan hanya soal hak berbeda pendapat.
Padahal, kata dia, kematangan demokrasi lebih dari hal itu. Dibutuhkan kesiapan dan kesabaran untuk mengembangkan demokrasi. Sebab, proses demokratisasi membutuhkan waktu panjang.
Menurut dia, tidak tepat jika menganggap hanya ada satu versi demokrasi yang benar. Demokrasi tidak hanya dari paradigma sekuler yang memisahkan sepenuhnya agama dan kehidupan publik, termasuk sistem hukum dan politik.
Demokrasi juga bisa menggunakan paradigma simbiotik seperti diterapkan di Indonesia.
Baca juga: Menkes: Indonesia gunakan metode SGTF untuk deteksi dini Omicron
Baca juga: Menkominfo ajak masyarakat stop produksi informasi hoaks COVID-19
Pakar politik internasional Universitas Paramadia, Mahmud Syaltout yang juga hadir dalam diskusi itu mengatakan, dampak nyata pandemi adalah tekanan ekonomi. Pada situasi ini, demokrasi transaksional semakin marak dan para calon petahana di pemilu cenderung diuntungkan.
Tekanan ekonomi, kata dia, juga membuat sebagian orang kesulitan menerima keragaman. Padahal demokrasi membutuhkan keragaman.
"Ini tercermin dari kasus Charlie Hebdo di Perancis. Selama pandemi, seperti kelompok lain, toko-toko milik warga muslim Perancis tutup. Bisnis jasa mereka tidak berjalan. Mereka jadi sensitif,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor itu.
Sementara di sejumlah negara lain, tekanan ekonomi berujung pada penggulingan pemerintah. Di sejumlah negara, ada kudeta yang antara lain dipicu alasan itu.
Ia juga menyebut, demokrasi memang harus ditumbuhkan dari dalam negeri. Sebab, pemaksaan dengan alasan mendorong demokratisasi adalah pelanggaran.
“Ada negara-negara yang mengintervensi negara lain dengan alasan mendorong demokrasi. Tindakan itu melanggar demokrasi,” kata dia.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021