Hongaria mencatat rekor 11.289 kasus harian COVID-19 pada Jumat di tengah peningkatan infeksi di seluruh Eropa, menurut pemerintah.
Hongaria, negara berpenduduk 10 juta jiwa yang tingkat vaksinasinya di bawah rata-rata Uni Eropa, melanjutkan pembatasan COVID-19 pada Kamis, sehari sebelum negara tetangganya, Austria, mengumumkan penguncian penuh.
Hongaria akan mewajibkan vaksin booster bagi seluruh petugas kesehatan dan akan mengharuskan pemakaian masker di sebagian besar tempat tertutup mulai Sabtu (20/11), kata kepala staf Perdana Menteri Viktor Orban, Kamis (18/11).
Sejumlah perubahan tersebut belum memenuhi langkah-langkah ketat yang diminta oleh Hungarian Medical Chamber pada Rabu (17/11).
Ikatan dokter Hongaria itu sebelumnya mendesak agar acara-acara besar dilarang diselenggarakan. Mereka juga meminta agar orang-orang yang ingin mengunjungi restoran, bioskop, dan teater diwajibkan menunjukkan sertifikat COVID-19.
"Puncaknya kemungkinan besar tidak terjadi lebih cepat dari tahun kemarin (awal Desember), yang artinya bahwa ketertiban hukum khusus (status darurat) kemungkinan besar tidak akan berakhir pada 1 Januari, namun akan diperpanjang lagi, efektif sampai pemilu," menurut perusahaan perantara Erste Investment.
Sumber: Reuters
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Hongaria, negara berpenduduk 10 juta jiwa yang tingkat vaksinasinya di bawah rata-rata Uni Eropa, melanjutkan pembatasan COVID-19 pada Kamis, sehari sebelum negara tetangganya, Austria, mengumumkan penguncian penuh.
Hongaria akan mewajibkan vaksin booster bagi seluruh petugas kesehatan dan akan mengharuskan pemakaian masker di sebagian besar tempat tertutup mulai Sabtu (20/11), kata kepala staf Perdana Menteri Viktor Orban, Kamis (18/11).
Sejumlah perubahan tersebut belum memenuhi langkah-langkah ketat yang diminta oleh Hungarian Medical Chamber pada Rabu (17/11).
Ikatan dokter Hongaria itu sebelumnya mendesak agar acara-acara besar dilarang diselenggarakan. Mereka juga meminta agar orang-orang yang ingin mengunjungi restoran, bioskop, dan teater diwajibkan menunjukkan sertifikat COVID-19.
"Puncaknya kemungkinan besar tidak terjadi lebih cepat dari tahun kemarin (awal Desember), yang artinya bahwa ketertiban hukum khusus (status darurat) kemungkinan besar tidak akan berakhir pada 1 Januari, namun akan diperpanjang lagi, efektif sampai pemilu," menurut perusahaan perantara Erste Investment.
Sumber: Reuters
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021