Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengevaluasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia.
Berdasarkan siaran pers diterima di Surabaya, Jumat, ia menyarankan adanya mitigasi bencana yang disiapkan secara matang karena sangat penting untuk membuat kebijakan.
"Di dalam mitigasi ada pemetaan masalah yang benar. Termasuk cara mengatasi (antisipasi) yang disiapkan dari sisi infrastruktur dalam penanganan COVID-19 secara nasional," ujar BHS, sapaan akrabnya.
Anggota DPR RI periode 2014-2019 tersebut juga menyampaikan dalam penanganan pandemi, infrastruktur bisa berupa rumah sakit hingga peralatan lainnya, mulai tabung oksigen hingga obat-obatan.
Tak itu saja, BHS juga mengusulkan empat nama tokoh yang dinilainya layak untuk membantu memperkuat tim koordinator penanganan PPKM maupun Satgas COVID-19.
Empat nama yang disebutnya layak masuk tim yakni Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta dua mantan Menteri Kesehatan, dr Terawan dan Siti Fadilah Supari.
"Kenapa Pak Prabowo? Karena seorang Menteri Pertahanan yang memang harusnya diserahi tanggung jawab untuk mempertahankan negara. Apalagi serangan COVID-19 ini berdampak pada sumber daya manusia (SDM)," kata politikus senior yang juga Penasihat Utama PT DLU tersebut.
"SDM itu nomor satu. Peralatan secanggih apapun, tidak bisa kalau tak ada SDM-nya. Jadi aset manusia nomor satu," tutur alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya itu menambahkan.
Di sisi lain, BHS juga menyoroti kebijakan tes usap PCR sebagai syarat naik transportasi publik meski warga telah divaksinasi.
Kebijakan tersebut, kata dia, bisa dijadikan alasan ketidakpercayaan pemerintah terhadap vaksin yang diberikan ke masyarakat.
"Peraturan tes PCR sebagai syarat naik transportasi publik bakal menambah beban masyarakat saat pandemi. Kami berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini dengan efektif dan efesien," tukasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Berdasarkan siaran pers diterima di Surabaya, Jumat, ia menyarankan adanya mitigasi bencana yang disiapkan secara matang karena sangat penting untuk membuat kebijakan.
"Di dalam mitigasi ada pemetaan masalah yang benar. Termasuk cara mengatasi (antisipasi) yang disiapkan dari sisi infrastruktur dalam penanganan COVID-19 secara nasional," ujar BHS, sapaan akrabnya.
Anggota DPR RI periode 2014-2019 tersebut juga menyampaikan dalam penanganan pandemi, infrastruktur bisa berupa rumah sakit hingga peralatan lainnya, mulai tabung oksigen hingga obat-obatan.
Tak itu saja, BHS juga mengusulkan empat nama tokoh yang dinilainya layak untuk membantu memperkuat tim koordinator penanganan PPKM maupun Satgas COVID-19.
Empat nama yang disebutnya layak masuk tim yakni Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta dua mantan Menteri Kesehatan, dr Terawan dan Siti Fadilah Supari.
"Kenapa Pak Prabowo? Karena seorang Menteri Pertahanan yang memang harusnya diserahi tanggung jawab untuk mempertahankan negara. Apalagi serangan COVID-19 ini berdampak pada sumber daya manusia (SDM)," kata politikus senior yang juga Penasihat Utama PT DLU tersebut.
"SDM itu nomor satu. Peralatan secanggih apapun, tidak bisa kalau tak ada SDM-nya. Jadi aset manusia nomor satu," tutur alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya itu menambahkan.
Di sisi lain, BHS juga menyoroti kebijakan tes usap PCR sebagai syarat naik transportasi publik meski warga telah divaksinasi.
Kebijakan tersebut, kata dia, bisa dijadikan alasan ketidakpercayaan pemerintah terhadap vaksin yang diberikan ke masyarakat.
"Peraturan tes PCR sebagai syarat naik transportasi publik bakal menambah beban masyarakat saat pandemi. Kami berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini dengan efektif dan efesien," tukasnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021