Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember menolak industri tambak dan tambang di kawasan pesisir selatan kabupaten setempat dengan melakukan demonstrasi di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu.
Ratusan aktivis PMII Jember memulai aksinya di jalan kembar Universitas Jember, kemudian melakukan longmarch menuju Kantor Pemkab Jember sebagai bentuk protes terhadap rencana industri tambak dan penambangan pasir besi di kawasan pesisir selatan.
"Kami menolak dengan tegas kapitalisasi industri tambang dan tambak modern di pesisir selatan Jember, serta menolak eksploitasi tambang galian C yang berpotensi merusak lingkungan," kata Ketua Pengurus Cabang PMII Jember Muhammad Faqih di Kantor Pemkab Jember.
Menurutnya, pencemaran lingkungan air sungai maupun laut terus membayangi masyarakat di sekitar tambang pasir besi dan tambak, sehingga hal itu mencerminkan tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap kondisi masyarakatnya.
"Perampasan ruang hidup masyarakat yang telah terkapitalisasi oleh kehadiran tambang dan tambak modern semakin menurunkan perekonomian masyarakat tradisional," katanya.
Ia menjelaskan pencemaran air sungai sebagai dampak dari adanya proses industrialisasi yang mengabaikan adanya IPAL mengakibatkan penurunan kualitas air dan sebagai faktor yang dapat terlihat secara jelas penurunan kualitas hasil panen tambak tradisional seluas 134 hektare dan pertanian yang dikelola oleh masyarakat.
"Begitu pula dengan kondisi di laut turut berpotensi menurunkan tangkapan ikan juga bagian dari dampak pengelolaan limbah secara semena-mena, serta bagian pula dari adanya proses penambangan pasir besi di pesisir selatan," ujarnya.
Faqih menjelaskan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menempatkan wilayah pesisir selatan Jember sebagai tempat kawasan perlindungan yang mana kawasan tersebut adalah kawasan berpotensi bencana tsunami.
"Untuk itu, kami mendesak Pemkab Jember untuk menyelesaikan konflik horizontal antara perusahaan dengan masyarakat terdampak tambang dan tambak modern, serta menghentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap petani-nelayan," katanya.
Sejumlah aktivis terus melakukan orasi dengan tuntutan menolak tambang dan tambak di kawasan pesisir selatan Jember dengan dijaga aparat kepolisian secara ketat, namun tidak ada satupun pejabat yang menemui para mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Ratusan aktivis PMII Jember memulai aksinya di jalan kembar Universitas Jember, kemudian melakukan longmarch menuju Kantor Pemkab Jember sebagai bentuk protes terhadap rencana industri tambak dan penambangan pasir besi di kawasan pesisir selatan.
"Kami menolak dengan tegas kapitalisasi industri tambang dan tambak modern di pesisir selatan Jember, serta menolak eksploitasi tambang galian C yang berpotensi merusak lingkungan," kata Ketua Pengurus Cabang PMII Jember Muhammad Faqih di Kantor Pemkab Jember.
Menurutnya, pencemaran lingkungan air sungai maupun laut terus membayangi masyarakat di sekitar tambang pasir besi dan tambak, sehingga hal itu mencerminkan tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap kondisi masyarakatnya.
"Perampasan ruang hidup masyarakat yang telah terkapitalisasi oleh kehadiran tambang dan tambak modern semakin menurunkan perekonomian masyarakat tradisional," katanya.
Ia menjelaskan pencemaran air sungai sebagai dampak dari adanya proses industrialisasi yang mengabaikan adanya IPAL mengakibatkan penurunan kualitas air dan sebagai faktor yang dapat terlihat secara jelas penurunan kualitas hasil panen tambak tradisional seluas 134 hektare dan pertanian yang dikelola oleh masyarakat.
"Begitu pula dengan kondisi di laut turut berpotensi menurunkan tangkapan ikan juga bagian dari dampak pengelolaan limbah secara semena-mena, serta bagian pula dari adanya proses penambangan pasir besi di pesisir selatan," ujarnya.
Faqih menjelaskan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menempatkan wilayah pesisir selatan Jember sebagai tempat kawasan perlindungan yang mana kawasan tersebut adalah kawasan berpotensi bencana tsunami.
"Untuk itu, kami mendesak Pemkab Jember untuk menyelesaikan konflik horizontal antara perusahaan dengan masyarakat terdampak tambang dan tambak modern, serta menghentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap petani-nelayan," katanya.
Sejumlah aktivis terus melakukan orasi dengan tuntutan menolak tambang dan tambak di kawasan pesisir selatan Jember dengan dijaga aparat kepolisian secara ketat, namun tidak ada satupun pejabat yang menemui para mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021