Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto memprotes rencana pemindahan lokasi Musyawarah Nasional ke-VIII organisasi itu dari Bali ke Kendari, karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal bersama.
"Kami dari Jatim mempertanyakan isu pemindahan Munas ke-VIII Kadin yang rencananya bakal digelar di Bali pada tanggal 2-4 Juni 2021 akan dipindah ke Kendari pada akhir Juni," kata Adik kepada wartawan di Surabaya, Kamis.
Sejauh ini seluruh panitia dan pengurus Kadin provinsi telah mempersiapkan gelaran tersebut, mulai dari pemesanan tiket pesawat hingga hotel. Bahkan, menurut informasi, panitia juga telah mengeluarkan 40 persen dari total biaya pelaksanaan munas tersebut.
Menurut Adik, ada rencana dari Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani untuk memindahkan munas ke Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 30 Juni 2021 yang disebut-sebut atas permintaan Presiden Joko Widodo.
"Kadin Jatim merasa keberatan karena sejak awal sudah disiapkan di Bali. Keputusan pelaksanaan di Bali itu untuk mendongkrak perekonomian Bali yang menjadi sentra pariwisata Indonesia. Kalau pariwisata Bali bergerak, saya yakin semua akan bergerak," tuturnya.
Sebelumnya, ada tiga Kadin provinsi yang mengajukan diri menjadi tuan rumah Munas ke-VIII Kadin, yaitu Kadin Jatim, Kadin Bali, dan Kadin Kepulauan Riau. Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya diputuskan munas bakal digelar di Bali.
"Kadin Jatim menerima dan setuju karena untuk mendongkrak sektor pariwisata nasional. Kadin Jatim sangat memahami karena itu sangat dibutuhkan Bali. Dalam perjalanannya, teman-teman di Bali dan OC sudah persiapkan penyelenggaraannya," ujarnya.
Untuk itu, Kadin Jatim akan berkirim surat ke Kadin Pusat agar rencana pemindahan lokasi munas tidak diteruskan dan pelaksanaannya tetap di Bali sesuai keputusan awal.
"Secara lisan sudah kami sampaikan karena Bali sangat membutuhkan itu untuk menaikkan pariwisata. Harapan kami ketua umum Kadin bisa menjelaskan kepada presiden, kalau itu memang permintaan presiden, bahwa munas tidak hanya soal pemilihan ketua Kadin, tetapi juga untuk mendorong ekonomi di daerah yang menjadi tuan rumah," tegasnya.
Menurut Adik, pengurus yang tidak setuju pemindahan lokasi Munas ke-VIII ke Kendari tidak hanya Kadin Jatim, tetapi ada sekitar 21 Kadin lainnya yang juga menyatakan ketidaksetujuan mereka atas rencana tersebut.
"Karena kalau di Bali jelas akan menimbulkan efek pariwisata Bali, tetapi kalau di Kendari apa efeknya? Itu yang harus dipikirkan dan diperjuangkan. Kita dorong Kadin bisa memberikan penjelasan kepada presiden agar Munas ke-VIII tetap dilaksanakan di Bali," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Kami dari Jatim mempertanyakan isu pemindahan Munas ke-VIII Kadin yang rencananya bakal digelar di Bali pada tanggal 2-4 Juni 2021 akan dipindah ke Kendari pada akhir Juni," kata Adik kepada wartawan di Surabaya, Kamis.
Sejauh ini seluruh panitia dan pengurus Kadin provinsi telah mempersiapkan gelaran tersebut, mulai dari pemesanan tiket pesawat hingga hotel. Bahkan, menurut informasi, panitia juga telah mengeluarkan 40 persen dari total biaya pelaksanaan munas tersebut.
Menurut Adik, ada rencana dari Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani untuk memindahkan munas ke Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 30 Juni 2021 yang disebut-sebut atas permintaan Presiden Joko Widodo.
"Kadin Jatim merasa keberatan karena sejak awal sudah disiapkan di Bali. Keputusan pelaksanaan di Bali itu untuk mendongkrak perekonomian Bali yang menjadi sentra pariwisata Indonesia. Kalau pariwisata Bali bergerak, saya yakin semua akan bergerak," tuturnya.
Sebelumnya, ada tiga Kadin provinsi yang mengajukan diri menjadi tuan rumah Munas ke-VIII Kadin, yaitu Kadin Jatim, Kadin Bali, dan Kadin Kepulauan Riau. Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya diputuskan munas bakal digelar di Bali.
"Kadin Jatim menerima dan setuju karena untuk mendongkrak sektor pariwisata nasional. Kadin Jatim sangat memahami karena itu sangat dibutuhkan Bali. Dalam perjalanannya, teman-teman di Bali dan OC sudah persiapkan penyelenggaraannya," ujarnya.
Untuk itu, Kadin Jatim akan berkirim surat ke Kadin Pusat agar rencana pemindahan lokasi munas tidak diteruskan dan pelaksanaannya tetap di Bali sesuai keputusan awal.
"Secara lisan sudah kami sampaikan karena Bali sangat membutuhkan itu untuk menaikkan pariwisata. Harapan kami ketua umum Kadin bisa menjelaskan kepada presiden, kalau itu memang permintaan presiden, bahwa munas tidak hanya soal pemilihan ketua Kadin, tetapi juga untuk mendorong ekonomi di daerah yang menjadi tuan rumah," tegasnya.
Menurut Adik, pengurus yang tidak setuju pemindahan lokasi Munas ke-VIII ke Kendari tidak hanya Kadin Jatim, tetapi ada sekitar 21 Kadin lainnya yang juga menyatakan ketidaksetujuan mereka atas rencana tersebut.
"Karena kalau di Bali jelas akan menimbulkan efek pariwisata Bali, tetapi kalau di Kendari apa efeknya? Itu yang harus dipikirkan dan diperjuangkan. Kita dorong Kadin bisa memberikan penjelasan kepada presiden agar Munas ke-VIII tetap dilaksanakan di Bali," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021