Pengamat Pertanian yang juga Ketua Umum DPN Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (Petani) Satrio Damardjati mengatakan pembangunan big data pangan diperlukan pemerintah, seiring adanya kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar Rp300 hingga Rp450 per kilogram.
"Yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun Big Data Pangan Nasional agar pupuk bersubsidi tepat sasaran, karena dari data itu mengatur hulu ke hilir. Supaya menekan mafia pangan dari kenaikan HET tersebut," kata Satrio dalam keterangan persnya di Surabaya, Sabtu.
Ia mengatakan, secara kenaikan HET pupuk bersubsidi sangat wajar jika menguntungkan BUMN disektor pupuk, karena itu badan usaha milik negara yang harus untung.
Namun, kalau itu terjadi atau menguntungkan mafia pangan, diperlukan data yang kuat melalui Big Data Pangan tersebut, sehingga naiknya HET pupuk bersubsidi tersebut tidak malah menguntungkan mafia pupuk.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, solusinya ada di segi pendataan.
Pengamat Pertanian Universitas Brawijaya (UB) Mangku Purnomo mengatakan penyesuaian HET pupuk bersubsidi tidak menjadi persoalan bagi petani, sebab saat ini memang harus ditinjau ulang, siapa yang diuntungkan.
"Petani bilang tidak, pabrik tidak, distributor tidak. Jika mau reformasi didistribusi ini yang perlu dibenahi," katanya.
Purnomo menyarankan terkait kebijakan pupuk subsidi yang ideal untuk tidak main input, tapi di output.
"Bisa tidak kepastian produksi diterima pasar paling tidak tanaman pangan utama. Jadi struktur pasar, termasuk menjaga import yang ugal-ugalan," kata Purnomo.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) resmi menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar Rp300 hingga Rp450 per kilogram.
Hal itu seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020, tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun Big Data Pangan Nasional agar pupuk bersubsidi tepat sasaran, karena dari data itu mengatur hulu ke hilir. Supaya menekan mafia pangan dari kenaikan HET tersebut," kata Satrio dalam keterangan persnya di Surabaya, Sabtu.
Ia mengatakan, secara kenaikan HET pupuk bersubsidi sangat wajar jika menguntungkan BUMN disektor pupuk, karena itu badan usaha milik negara yang harus untung.
Namun, kalau itu terjadi atau menguntungkan mafia pangan, diperlukan data yang kuat melalui Big Data Pangan tersebut, sehingga naiknya HET pupuk bersubsidi tersebut tidak malah menguntungkan mafia pupuk.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, solusinya ada di segi pendataan.
Pengamat Pertanian Universitas Brawijaya (UB) Mangku Purnomo mengatakan penyesuaian HET pupuk bersubsidi tidak menjadi persoalan bagi petani, sebab saat ini memang harus ditinjau ulang, siapa yang diuntungkan.
"Petani bilang tidak, pabrik tidak, distributor tidak. Jika mau reformasi didistribusi ini yang perlu dibenahi," katanya.
Purnomo menyarankan terkait kebijakan pupuk subsidi yang ideal untuk tidak main input, tapi di output.
"Bisa tidak kepastian produksi diterima pasar paling tidak tanaman pangan utama. Jadi struktur pasar, termasuk menjaga import yang ugal-ugalan," kata Purnomo.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) resmi menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar Rp300 hingga Rp450 per kilogram.
Hal itu seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020, tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021