Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur menilai bukan suatu permasalahan bahwa jabatan ketua partai politik dijabat oleh seorang wakil gubernur.
"Jangan lupa, gubernur dan wagub saat pilkada berangkat dari partai politik, lalu kenapa tidak boleh menjadi ketua partai politik?" ujar Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPD Partai Demokrat Jatim Agung Mulyono ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa.
Anggota DPRD Provinsi Jatim tersebut menyikapi pernyataan salah seorang politikus asal PPP yang meminta Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak tidak maju pada pemilihan Ketua Demokrat Jatim dengan alasan sebagai pejabat yang dibutuhkan publik.
Agung Mulyono yang juga berprofesi sebagai dokter tersebut menegaskan bahwa pengurus tetap solid memberikan dukungan terhadap Emil Dardak sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim pada musyawarah daerah mendatang.
"Lihat saja, cukup banyak kepala daerah juga punya jabatan politik di partainya. Bahkan, ada yang jadi ketua atau pengurus lain," ucapnya.
Kendati memegang jabatan sebagai pengurus partai politik dan seorang pejabat publik, lanjut dia, para kepala daerah mampu menjalankan tugas-tugasnya tanpa tumpang-tindih.
"Apalagi, kedewasaan berpolitik Emil Dardak sudah pasti sangat memahami kapan ia menjalankan tugas sebagai wagub dan kapan menjadi Ketua Partai Demokrat," kata politikus asal Banyuwangi tersebut.
Ia juga mencontohkan Soekarwo saat menjabat Gubernur Jatim 2009—2019 yang merupakan seorang Ketua DPD Partai Demokrat Jatim.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jatim Sri Subiati yang meminta politikus dari partai lain tak mencampuri urusan internal partainya.
Politikus wanita yang akrab disapa Anti tersebut juga memastikan proses menuju Musda VI Partai Demokrat Jatim berjalan lancar dan mendapat informasi para pengurus, termasuk DPC-DPC di Jatim sepakat mengusung Emil Dardak sebagai ketua definitif.
Saat ini, Emil Dardak yang merupakan Wagub Jatim tersebut tercatat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Partai Demokrat Jatim atau mengisi posisi Renville Antonio yang dipercaya duduk sebagai bendahara umum DPP.
Sebelumnya, anggota DPRD Provinsi Jatim Musyafak Noer menilai Wagub Emil Dardak idealnya tidak berada di struktural partai politik, terlebih menjabat di posisi sebagai ketua.
"Ini karena figur wakil gubernur perlu dijaga keharmonisannya dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang tidak berbaju partai apa pun," katanya.
Musyafak Noer yang juga Ketua DPW PPP Jatim tersebut merasa perlu berpendapat karena partainya termasuk salah satu pengusung pasangan Khofifah-Emil Dardak saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018.
"Khawatirnya, kalau berbaju partai, aktivitas sebagai pasangan kepala daerah terganggu, kemudian urusan rakyat akan menjadi nomor kesekian, apalagi menjabat sebagai ketua partai," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Jangan lupa, gubernur dan wagub saat pilkada berangkat dari partai politik, lalu kenapa tidak boleh menjadi ketua partai politik?" ujar Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPD Partai Demokrat Jatim Agung Mulyono ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa.
Anggota DPRD Provinsi Jatim tersebut menyikapi pernyataan salah seorang politikus asal PPP yang meminta Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak tidak maju pada pemilihan Ketua Demokrat Jatim dengan alasan sebagai pejabat yang dibutuhkan publik.
Agung Mulyono yang juga berprofesi sebagai dokter tersebut menegaskan bahwa pengurus tetap solid memberikan dukungan terhadap Emil Dardak sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim pada musyawarah daerah mendatang.
"Lihat saja, cukup banyak kepala daerah juga punya jabatan politik di partainya. Bahkan, ada yang jadi ketua atau pengurus lain," ucapnya.
Kendati memegang jabatan sebagai pengurus partai politik dan seorang pejabat publik, lanjut dia, para kepala daerah mampu menjalankan tugas-tugasnya tanpa tumpang-tindih.
"Apalagi, kedewasaan berpolitik Emil Dardak sudah pasti sangat memahami kapan ia menjalankan tugas sebagai wagub dan kapan menjadi Ketua Partai Demokrat," kata politikus asal Banyuwangi tersebut.
Ia juga mencontohkan Soekarwo saat menjabat Gubernur Jatim 2009—2019 yang merupakan seorang Ketua DPD Partai Demokrat Jatim.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jatim Sri Subiati yang meminta politikus dari partai lain tak mencampuri urusan internal partainya.
Politikus wanita yang akrab disapa Anti tersebut juga memastikan proses menuju Musda VI Partai Demokrat Jatim berjalan lancar dan mendapat informasi para pengurus, termasuk DPC-DPC di Jatim sepakat mengusung Emil Dardak sebagai ketua definitif.
Saat ini, Emil Dardak yang merupakan Wagub Jatim tersebut tercatat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Partai Demokrat Jatim atau mengisi posisi Renville Antonio yang dipercaya duduk sebagai bendahara umum DPP.
Sebelumnya, anggota DPRD Provinsi Jatim Musyafak Noer menilai Wagub Emil Dardak idealnya tidak berada di struktural partai politik, terlebih menjabat di posisi sebagai ketua.
"Ini karena figur wakil gubernur perlu dijaga keharmonisannya dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang tidak berbaju partai apa pun," katanya.
Musyafak Noer yang juga Ketua DPW PPP Jatim tersebut merasa perlu berpendapat karena partainya termasuk salah satu pengusung pasangan Khofifah-Emil Dardak saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018.
"Khawatirnya, kalau berbaju partai, aktivitas sebagai pasangan kepala daerah terganggu, kemudian urusan rakyat akan menjadi nomor kesekian, apalagi menjabat sebagai ketua partai," tuturnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021