Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, meraih peringkat pertama dan ditetapkan sebagai kabupaten/kota dengan kinerja terbaik di Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Banyuwangi yang ditetapkan meraih status sangat tinggi.
"Ini menunjukkan kinerja Banyuwangi berjalan terukur. Banyuwangi juga sukses mensinergikan program pembangunannya dengan program provinsi dan Nawacita nasional," kata Direktur Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah pada Kementerian Dalam Negeri DR Akbar Ali dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Banyuwangi, Selasa.
Evaluasi itu dilakukan Kemendagri sebagai proses pemantauan dan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Evaluasi dilakukan pada 541 kabupaten/kota se-Indonesia, dan Pemkab Banyuwangi meraih nilai skor tertinggi 3,5592.
Menurut dia, evaluasi LPPD dilakukan pada enam urusan pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, PUPR, pertanian, pariwisata hingga urusan penanganan kemiskinan. Dari enam indikator itu, lanjut dia, dirinci lagi lebih detail menjadi 800 lebih indikator kinerja daerah yang menjadi poin penilaian.
Kata Akbar, penilaian kinerja yang tinggi juga menunjukkan Banyuwangi mampu melaksanakan reformasi birokrasi, baik aspek reorientasi, reorganisasi, maupun restrukrurisasi.
"Intinya Pemkab Banyuwangi sudah berada di rel good governance yang benar," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasih atas penilaian terbaik yang diraih oleh Banyuwangi. Prestasi ini, katanya, merupakan hasil kerja dan sinergi segenap perangkat daerah bersama elemen masyarakat.
"Ujung dari pembenahan-pembenahan yang dilakukan di Banyuwangi tentu bukan penghargaan, tapi setidaknya penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan ke depan.
"Terima kasih kepada Mendagri dan Gubernur Jatim Bu Khofifah yang memberikan bimbingan kepada Banyuwangi dalam menjalankan program-program pembangunan. Selamat juga kepada Gubernur Jatim dan jajarannya yang juga meraih peringkat tertinggi kategori pemerintahan provinsi," kata Anas.
Secara bertahap, menurut Azwar Anas, hasil evaluasi kinerja Pemkab Banyuwangi terus menanjak, pada 2010 di posisi 156 dari seluruh daerah di Tanah Air, meningkat ke posisi 20 pada 2015, lalu 2016 di posisi 16, pada 2017 di posisi keenam hingga tahun 2018 lalu di rangking empat.
"Alhamdulillah, setiap tahun peringkat kinerja terus meningkat. Tahun ini bisa peringkat pertama. Ini menunjukkan program yang kami susun tidak hanya berkutat pada rutinitas, tapi juga inovasi dengan kinerja yang terukur," tuturnya.
Data yang diperoleh, dampak kinerja dan program pembangunan terhadap perekonomian warga Banyuwangi pun cukup positif, dan kemiskinan berhasil diturunkan ke level 7,52 persen. Padahal sebelumnya selalu di atas dua digit.
Pendapatan per kapita warga melonjak menjadi Rp51,80 juta per orang per tahun dibanding awalnya Rp20 juta. PDRB juga terus naik menjadi Rp83,61 triliun dari sebelumnya Rp32,46 triliun. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Hal ini berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Banyuwangi yang ditetapkan meraih status sangat tinggi.
"Ini menunjukkan kinerja Banyuwangi berjalan terukur. Banyuwangi juga sukses mensinergikan program pembangunannya dengan program provinsi dan Nawacita nasional," kata Direktur Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah pada Kementerian Dalam Negeri DR Akbar Ali dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Banyuwangi, Selasa.
Evaluasi itu dilakukan Kemendagri sebagai proses pemantauan dan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Evaluasi dilakukan pada 541 kabupaten/kota se-Indonesia, dan Pemkab Banyuwangi meraih nilai skor tertinggi 3,5592.
Menurut dia, evaluasi LPPD dilakukan pada enam urusan pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, PUPR, pertanian, pariwisata hingga urusan penanganan kemiskinan. Dari enam indikator itu, lanjut dia, dirinci lagi lebih detail menjadi 800 lebih indikator kinerja daerah yang menjadi poin penilaian.
Kata Akbar, penilaian kinerja yang tinggi juga menunjukkan Banyuwangi mampu melaksanakan reformasi birokrasi, baik aspek reorientasi, reorganisasi, maupun restrukrurisasi.
"Intinya Pemkab Banyuwangi sudah berada di rel good governance yang benar," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasih atas penilaian terbaik yang diraih oleh Banyuwangi. Prestasi ini, katanya, merupakan hasil kerja dan sinergi segenap perangkat daerah bersama elemen masyarakat.
"Ujung dari pembenahan-pembenahan yang dilakukan di Banyuwangi tentu bukan penghargaan, tapi setidaknya penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan ke depan.
"Terima kasih kepada Mendagri dan Gubernur Jatim Bu Khofifah yang memberikan bimbingan kepada Banyuwangi dalam menjalankan program-program pembangunan. Selamat juga kepada Gubernur Jatim dan jajarannya yang juga meraih peringkat tertinggi kategori pemerintahan provinsi," kata Anas.
Secara bertahap, menurut Azwar Anas, hasil evaluasi kinerja Pemkab Banyuwangi terus menanjak, pada 2010 di posisi 156 dari seluruh daerah di Tanah Air, meningkat ke posisi 20 pada 2015, lalu 2016 di posisi 16, pada 2017 di posisi keenam hingga tahun 2018 lalu di rangking empat.
"Alhamdulillah, setiap tahun peringkat kinerja terus meningkat. Tahun ini bisa peringkat pertama. Ini menunjukkan program yang kami susun tidak hanya berkutat pada rutinitas, tapi juga inovasi dengan kinerja yang terukur," tuturnya.
Data yang diperoleh, dampak kinerja dan program pembangunan terhadap perekonomian warga Banyuwangi pun cukup positif, dan kemiskinan berhasil diturunkan ke level 7,52 persen. Padahal sebelumnya selalu di atas dua digit.
Pendapatan per kapita warga melonjak menjadi Rp51,80 juta per orang per tahun dibanding awalnya Rp20 juta. PDRB juga terus naik menjadi Rp83,61 triliun dari sebelumnya Rp32,46 triliun. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020