Sejak awal pandemi COVID-19, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajaran Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya berperang melawan virus baru ini, namun juga berjuang menghadang resesi ekonomi.
Berbagai terobosan dan inovasi terus dilakukan Risma untuk menghadang masalah ekonomi ini. Bahkan jauh hari sebelum resesi ramai diperbincangkan, Risma ternyata sudah membuat program kedaulatan pangan di tengah pandemi COVID-19.
Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu Kota Surabaya harus menghadapi resesi ekonomi. Beberapa program kedaulatan pangan tersebut dilakukan dengan cara menanam makanan pendamping beras, seperti ketela pohon, ketela rambat, tales, sukun, pisang dan berbagai tanaman pangan lainnya.
Saat itu, jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya langsung gencar melakukan penanaman tanaman pangan. Bahkan, mereka melakukan penanaman semacam ini di lahan-lahan kosong milik Pemkot Surabaya, termasuk di lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) yang ada di beberapa titik di Kota Pahlawan.
Dengan berjalannya waktu, tanaman pangan itu akhirnya sudah bisa dinikmati oleh warga Kota Surabaya. Risma pun mulai melakukan panen raya. Salah satunya di lahan BTKD Kelurahan Jeruk yang mulai dipanen pada Rabu (23/9). Hasil panen berupa Ketela Rambat Madu dan Ketela Pohon serta Lele itu dibagi-bagikan kepada warga kurang mampu di Surabaya.
"Jadi, kalau nanti daya beli rendah dan turun, dan ternyata kita bisa menanam sendiri, maka pasti bebannya lebih ringan, makanya ini kita tanam di 24 lokasi supaya banyak. Memang kalau daya beli turun ada yang bisa beli, tapi juga ada yang tidak mampu beli, sehingga bagi yang tidak mampu beli bisa diberikan panen ini. Dengan begitu, semoga tidak ada yang kekurangan makanan di Surabaya," kata Risma.
Selain gencar mengembangkan program kedaulatan pangan. Wali Kota Risma juga mengaku sengaja menyetop Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 3 di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan supaya roda perekonomian Surabaya tetap positif meski di tengah pandemi.
Dengan cara itu, maka para pelaku usaha di Surabaya bisa kembali beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Ia menilai, jika PSBB itu diteruskan, bukan tidak mungkin banyak pelaku usaha yang gulung tikar.
"Misalkan saya punya perusahaan produksi sepatu, begitu ini ditutup karena PSBB, tentu dia mengalami penurunan. Nah, begitu dia turun, minimal kita bisa tahan, tidak sampai jatuh, bahkan kalau bisa harus diangkat lagi, makanya dengan tidak diperpanjang, mereka bisa bergerak lagi dan berkembang lagi," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengaku bersyukur membuat kebijakan untuk tidak memperpanjang PSBB tahap 3 itu. Sebab, jika saat itu terlambat sedikit saja, maka bukan tidak mungkin perekonomian Surabaya hingga akhir tahun akan terpuruk.
Jika modal sudah dipakai makan untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana pelaku usaha bisa bangkit lagi, kecuali kalau mereka dapat insentif, tunjangan atau bantuan. Makanya Risma memberanikan tidak perpanjang PSBB, kesehatan warga dipantau, tapi yang untuk usaha boleh bergerak dan perekonomian terus berjalan.
Selain itu, Risma juga menggandeng berbagai stakeholder, terutama distributor untuk bersama-sama menyelamatkan kota dari kondisi resesi. Kepada para distributor itu, Risma meminta supaya stok ketersediaan kebutuhan pokok sehari-hari tetap aman hingga akhir tahun.
"Para distributor tolong kami dibantu, karena jangan sampai stok kebutuhan pangan kita hanya bisa sampai beberapa bulan ke depan. Kita harus pastikan Surabaya tidak ada masalah, terutama soal kebutuhan pokok, sehingga ekonomi kita bisa berjalan dengan baik,"ujarnya.
Wali Kota Risma juga sudah menginstruksikan kepada jajarannya agar selalu rutin melakukan pemantauan kepada perusahaan atau industri yang memberlakukan PHK kepada karyawannya. Bahkan, ia juga meminta untuk selalu melakukan pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok di pasaran.
"Saya sudah meminta kepada staf yang memantau perekonomian untuk selalu cek harga-harga di pasar. Begitu harga naik di luar HET (harga eceran tertinggi), langsung (gelar) operasi pasar," katanya.
Bahkan, Risma juga menginstruksikan kepada para camat dan lurah se-Kota Surabaya untuk memperketat pengawasan izin tempat usaha di Kota Surabaya. Terutama bagi pelaku usaha yang berasal dari luar kota yang tidak memiliki izin karena pandemi COVID-19 telah menyebabkan daya beli masyarakat turun, sehingga hal itu juga berdampak pada tingginya persaingan usaha di bawah.
"Kalau kemarin (sebelum pandemi) tidak ada masalah, kuenya 10 yang bisa dimakan bersama. Misal jualan baju kondisi normal bisa 10 yang terjual, sekarang ini karena ada pandemi mungkin tinggal 7 sampai 5 atau sekitar 50 persen. Artinya kue itu semakin kecil yang dimakan, jangan sampai disebur dari luar. Makanya, kalau dia orang Surabaya kasih izin dia (gratis). Kalau yang dari luar kota tidak ada izinnya, No! Supaya kuenya ini bisa tetap dinikmati warga Surabaya," katanya.
Terlepas dari semua itu, Risma mengatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap evaluasi perekonomian di Kota Surabaya, menyebutkan bahwa hingga akhir tahun 2020, perkembangan ekonomi di Kota Surabaya masih terbilang positif. Menurutnya, hal itu harus dijaga semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini juga berharap warga Surabaya tidak terlalu panik dengan isu resesi yang ramai diperbincangkan. Sebab, Surabaya sudah punya pengalaman pada tahun 1998 dan 2008, ekonomi Surabaya mampu bertahan dan positif ketika resesi itu terjadi.
Apalagi, sekitar 92 persen usaha di Surabaya itu tergolong ekonomi menengah ke bawah, sehingga tidak terpengaruh dengan perekonomian global.
"Pertumbuhan ekonomi kita di atas pertumbuhan nasional. Kenapa begitu? Karena 92 persen usaha di Surabaya itu ekonomi menengah, jadi dia tidak terpengaruh kepada perekonomian global. Tapi kalau dia jatuh blek, jatuh beneran itu. Makanya dia harus ditahan, diberikan ruang untuk dia bisa gerak, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat," katanya.
APBD turun
Kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2020 turun Rp1.440.147.695.259 (1,4 triliun) dari Rp10.322.225.556.013 pada APBD Murni menjadi Rp8.882.077.860.754 pada rencana perubahan APBD 2020.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan saat ini DPRD Kota Surabaya tengah melakukan pembahasan terkait APBD perubahan tahun anggaran 2020. Pembahasan APBD ini menjadi penting mengingat APBD murni 2020 akan banyak dilakukan penyesuaian, realokasi, refokusing akibat pandemi COVID-19.
Disebutkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun 2020 yang nota keuangannya disampaikan Wali Kota Surabaya dalam rapat paripurna Kamis 17 September 2020, kekuatan APBD Surabaya turun Rp.1.440.147.695.259.
Adapun penurunan ini di antaranya pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp5.584.627.122.979 menjadi Rp5.041.385.242.075. Artinya terdapat penurunan sebesar Rp 543.241.880.904 (9,73 persen).
Dana perimbangan pada APBD Murni Rp2.266.326.381.130 turun menjadi Rp2.024.322.342.212 selisih Rp242.004.038.918 (10,67 persen). Kemudian lain-lain pendapatan yang sah dari Rp1.232.133.349.605 menjadi Rp1.023.555.222.827 terdapat selisih sebesar Rp208.578.126.778 (16,92 persen).
Pada sektor belanja, belanja tidak langsung mengalami penurunan dari Rp2.648.727.476.619 menjadi Rp2.491.162.870.199 turun sebesar Rp157.564.606.420 (5,94 persen). Pada belanja langsung terdiri dari belanja pegawai turun dari Rp470.104.960.728 menjadi Rp406.278.818.519 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp63.826.142.209 (15,7 persen).
Sedangkan belanja barang dan jasa dari Rp4.121.863.608.160 menjadi Rp4.127.060.820.590. Artinya terjadi penambahan sebesar Rp5.197.212.430 (0.125 persen). Sektor belanja langsung yang paling banyak mengalami penurunan yaitu belanja modal.
Pada APBD murni 2020 sebesar Rp3.081.529.510.506 menjadi Rp1.857.575.351.446 mengalami penurunan tajam mencapai Rp1.223.954.159.060 (47.92 persen). Sehingga jumlah belanja mengalami penurunan dari Rp.10.322.225.556.013 menjadi Rp.8.882.077.860.754
"Pada sektor lainnya tidak ada perubahan. Pengeluaran pembiayaan tidak ada perubahan," katanya.
Pada kondisi keuangan di atas, Reni memandang bahwa performa fiskal Surabaya di masa pandemi masih cukup aman.
"Terkait dengan pendapatan, saya mendorong agar potensi-potensi pendapatan yang masih bisa digali harus dioptimalkan, sementara obyek pendapatan yang terkait langsung dengan rakyat harus direlaksasi. Kejar yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Upaya Wali Kota Risma untuk menghadang masalah ekonomi setidaknya perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan COVID-19 merupakan persoalan yang harus ditangani secara bersama-sama.
Semua warga harus patuh terhadap protokol kesehatan dan mempunyai inovasi dalam segala hal, khususnya dalam bidang perekonomian. Jika itu dilakukan, maka warga yang punya usaha bisa bertahap meski di tengah pandemi COVID-19. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Berbagai terobosan dan inovasi terus dilakukan Risma untuk menghadang masalah ekonomi ini. Bahkan jauh hari sebelum resesi ramai diperbincangkan, Risma ternyata sudah membuat program kedaulatan pangan di tengah pandemi COVID-19.
Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu Kota Surabaya harus menghadapi resesi ekonomi. Beberapa program kedaulatan pangan tersebut dilakukan dengan cara menanam makanan pendamping beras, seperti ketela pohon, ketela rambat, tales, sukun, pisang dan berbagai tanaman pangan lainnya.
Saat itu, jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya langsung gencar melakukan penanaman tanaman pangan. Bahkan, mereka melakukan penanaman semacam ini di lahan-lahan kosong milik Pemkot Surabaya, termasuk di lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) yang ada di beberapa titik di Kota Pahlawan.
Dengan berjalannya waktu, tanaman pangan itu akhirnya sudah bisa dinikmati oleh warga Kota Surabaya. Risma pun mulai melakukan panen raya. Salah satunya di lahan BTKD Kelurahan Jeruk yang mulai dipanen pada Rabu (23/9). Hasil panen berupa Ketela Rambat Madu dan Ketela Pohon serta Lele itu dibagi-bagikan kepada warga kurang mampu di Surabaya.
"Jadi, kalau nanti daya beli rendah dan turun, dan ternyata kita bisa menanam sendiri, maka pasti bebannya lebih ringan, makanya ini kita tanam di 24 lokasi supaya banyak. Memang kalau daya beli turun ada yang bisa beli, tapi juga ada yang tidak mampu beli, sehingga bagi yang tidak mampu beli bisa diberikan panen ini. Dengan begitu, semoga tidak ada yang kekurangan makanan di Surabaya," kata Risma.
Selain gencar mengembangkan program kedaulatan pangan. Wali Kota Risma juga mengaku sengaja menyetop Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 3 di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan supaya roda perekonomian Surabaya tetap positif meski di tengah pandemi.
Dengan cara itu, maka para pelaku usaha di Surabaya bisa kembali beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Ia menilai, jika PSBB itu diteruskan, bukan tidak mungkin banyak pelaku usaha yang gulung tikar.
"Misalkan saya punya perusahaan produksi sepatu, begitu ini ditutup karena PSBB, tentu dia mengalami penurunan. Nah, begitu dia turun, minimal kita bisa tahan, tidak sampai jatuh, bahkan kalau bisa harus diangkat lagi, makanya dengan tidak diperpanjang, mereka bisa bergerak lagi dan berkembang lagi," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengaku bersyukur membuat kebijakan untuk tidak memperpanjang PSBB tahap 3 itu. Sebab, jika saat itu terlambat sedikit saja, maka bukan tidak mungkin perekonomian Surabaya hingga akhir tahun akan terpuruk.
Jika modal sudah dipakai makan untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana pelaku usaha bisa bangkit lagi, kecuali kalau mereka dapat insentif, tunjangan atau bantuan. Makanya Risma memberanikan tidak perpanjang PSBB, kesehatan warga dipantau, tapi yang untuk usaha boleh bergerak dan perekonomian terus berjalan.
Selain itu, Risma juga menggandeng berbagai stakeholder, terutama distributor untuk bersama-sama menyelamatkan kota dari kondisi resesi. Kepada para distributor itu, Risma meminta supaya stok ketersediaan kebutuhan pokok sehari-hari tetap aman hingga akhir tahun.
"Para distributor tolong kami dibantu, karena jangan sampai stok kebutuhan pangan kita hanya bisa sampai beberapa bulan ke depan. Kita harus pastikan Surabaya tidak ada masalah, terutama soal kebutuhan pokok, sehingga ekonomi kita bisa berjalan dengan baik,"ujarnya.
Wali Kota Risma juga sudah menginstruksikan kepada jajarannya agar selalu rutin melakukan pemantauan kepada perusahaan atau industri yang memberlakukan PHK kepada karyawannya. Bahkan, ia juga meminta untuk selalu melakukan pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok di pasaran.
"Saya sudah meminta kepada staf yang memantau perekonomian untuk selalu cek harga-harga di pasar. Begitu harga naik di luar HET (harga eceran tertinggi), langsung (gelar) operasi pasar," katanya.
Bahkan, Risma juga menginstruksikan kepada para camat dan lurah se-Kota Surabaya untuk memperketat pengawasan izin tempat usaha di Kota Surabaya. Terutama bagi pelaku usaha yang berasal dari luar kota yang tidak memiliki izin karena pandemi COVID-19 telah menyebabkan daya beli masyarakat turun, sehingga hal itu juga berdampak pada tingginya persaingan usaha di bawah.
"Kalau kemarin (sebelum pandemi) tidak ada masalah, kuenya 10 yang bisa dimakan bersama. Misal jualan baju kondisi normal bisa 10 yang terjual, sekarang ini karena ada pandemi mungkin tinggal 7 sampai 5 atau sekitar 50 persen. Artinya kue itu semakin kecil yang dimakan, jangan sampai disebur dari luar. Makanya, kalau dia orang Surabaya kasih izin dia (gratis). Kalau yang dari luar kota tidak ada izinnya, No! Supaya kuenya ini bisa tetap dinikmati warga Surabaya," katanya.
Terlepas dari semua itu, Risma mengatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap evaluasi perekonomian di Kota Surabaya, menyebutkan bahwa hingga akhir tahun 2020, perkembangan ekonomi di Kota Surabaya masih terbilang positif. Menurutnya, hal itu harus dijaga semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini juga berharap warga Surabaya tidak terlalu panik dengan isu resesi yang ramai diperbincangkan. Sebab, Surabaya sudah punya pengalaman pada tahun 1998 dan 2008, ekonomi Surabaya mampu bertahan dan positif ketika resesi itu terjadi.
Apalagi, sekitar 92 persen usaha di Surabaya itu tergolong ekonomi menengah ke bawah, sehingga tidak terpengaruh dengan perekonomian global.
"Pertumbuhan ekonomi kita di atas pertumbuhan nasional. Kenapa begitu? Karena 92 persen usaha di Surabaya itu ekonomi menengah, jadi dia tidak terpengaruh kepada perekonomian global. Tapi kalau dia jatuh blek, jatuh beneran itu. Makanya dia harus ditahan, diberikan ruang untuk dia bisa gerak, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat," katanya.
APBD turun
Kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2020 turun Rp1.440.147.695.259 (1,4 triliun) dari Rp10.322.225.556.013 pada APBD Murni menjadi Rp8.882.077.860.754 pada rencana perubahan APBD 2020.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan saat ini DPRD Kota Surabaya tengah melakukan pembahasan terkait APBD perubahan tahun anggaran 2020. Pembahasan APBD ini menjadi penting mengingat APBD murni 2020 akan banyak dilakukan penyesuaian, realokasi, refokusing akibat pandemi COVID-19.
Disebutkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun 2020 yang nota keuangannya disampaikan Wali Kota Surabaya dalam rapat paripurna Kamis 17 September 2020, kekuatan APBD Surabaya turun Rp.1.440.147.695.259.
Adapun penurunan ini di antaranya pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp5.584.627.122.979 menjadi Rp5.041.385.242.075. Artinya terdapat penurunan sebesar Rp 543.241.880.904 (9,73 persen).
Dana perimbangan pada APBD Murni Rp2.266.326.381.130 turun menjadi Rp2.024.322.342.212 selisih Rp242.004.038.918 (10,67 persen). Kemudian lain-lain pendapatan yang sah dari Rp1.232.133.349.605 menjadi Rp1.023.555.222.827 terdapat selisih sebesar Rp208.578.126.778 (16,92 persen).
Pada sektor belanja, belanja tidak langsung mengalami penurunan dari Rp2.648.727.476.619 menjadi Rp2.491.162.870.199 turun sebesar Rp157.564.606.420 (5,94 persen). Pada belanja langsung terdiri dari belanja pegawai turun dari Rp470.104.960.728 menjadi Rp406.278.818.519 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp63.826.142.209 (15,7 persen).
Sedangkan belanja barang dan jasa dari Rp4.121.863.608.160 menjadi Rp4.127.060.820.590. Artinya terjadi penambahan sebesar Rp5.197.212.430 (0.125 persen). Sektor belanja langsung yang paling banyak mengalami penurunan yaitu belanja modal.
Pada APBD murni 2020 sebesar Rp3.081.529.510.506 menjadi Rp1.857.575.351.446 mengalami penurunan tajam mencapai Rp1.223.954.159.060 (47.92 persen). Sehingga jumlah belanja mengalami penurunan dari Rp.10.322.225.556.013 menjadi Rp.8.882.077.860.754
"Pada sektor lainnya tidak ada perubahan. Pengeluaran pembiayaan tidak ada perubahan," katanya.
Pada kondisi keuangan di atas, Reni memandang bahwa performa fiskal Surabaya di masa pandemi masih cukup aman.
"Terkait dengan pendapatan, saya mendorong agar potensi-potensi pendapatan yang masih bisa digali harus dioptimalkan, sementara obyek pendapatan yang terkait langsung dengan rakyat harus direlaksasi. Kejar yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Upaya Wali Kota Risma untuk menghadang masalah ekonomi setidaknya perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan COVID-19 merupakan persoalan yang harus ditangani secara bersama-sama.
Semua warga harus patuh terhadap protokol kesehatan dan mempunyai inovasi dalam segala hal, khususnya dalam bidang perekonomian. Jika itu dilakukan, maka warga yang punya usaha bisa bertahap meski di tengah pandemi COVID-19. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020