Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti masih mahalnya harga rapid test atau tes cepat COVID-19 dan mengusulkan adanya standardisasi harga, termasuk tes usap (swab).
“Ini yang saya soroti pelaku usahanya, termasuk BUMN,” ujarnya ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Kamis malam.
Menurut dia, saat ini kebutuhan terhadap akses rapid test yang murah diperlukan setidaknya oleh dua pihak, yaitu instansi resmi pemerintah bidang kesehatan dan masyarakat.
Instansi resmi pemerintah bidang kesehatan, kata dia, untuk keperluan skrining sampai pelacakan kontak erat pasien.
“Jika tes cepat semakin murah, tentu pemerintah melalui para tenaga medis dan tenaga kesehatannya akan bisa menjangkau semakin banyak orang untuk dites,” ucapnya.
Sedangkan, pihak kedua atau masyarakat merupakan yang membutuhkan rapid test, baik mandiri maupun sebagai syarat perjalanan.
“Kalau untuk tracing, memang masyarakat tidak dipungut biaya. Tapi ada warga yang ingin tes mandiri, termasuk untuk syarat perjalanan. Itukan yang dikeluhkan mahal,” katanya.
Wakil rakyat asal dapil Pasuruan-Probolinggo tersebut menyampaikan di beberapa bandara, harga BUMN farmasi sudah lebih murah dibanding di kliniknya.
“Saya berharap itu ditekan lagi. Toh BUMN ini mengemban fungsi sosial, apalagi di masa pandemi,” kata Mufti yang telah memfasilitasi pesantren di Pasuruan dan Probolinggo untuk rapid test para santrinya.
Politikus asal PDI Perjuangan itu juga mengimbau pemerintah untuk menstandardisasi harga tes cepat dan tes usap.
“Pemerintah harus menjadi regulator yang baik, dan di sisi lain fasilitas kesehatan punya patokan, jadi semua klir dan sama-sama nyaman,” tuturnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020