Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia Prof. Pandu Riono menilai skema pembatasan sosial berskala besar (PSBB) skala komunitas jauh lebih substansial dibanding PSBB skala kabupaten/kota.
"Dengan PSBB berskala komunitas itu akan lebih substansi karena yang menjaga dan mengawasi semuanya adalah anggota komunitas. Sehingga pemerintah daerah/kota itu hanya memberikan bantuan yang diperlukan kepada kebutuhan spesifik tertentu," kata Prof. Pandu saat konferensi video bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Senin.
Menurut dia, Surabaya Raya tidak seharusnya diterapkan dalam skala kota atau kabupaten, namun lebih tepat jika diterapkan dalam skala lebih kecil seperti berbasis komunitas, lingkup kampung atau Rukun Warga (RW).
Penerapan PSBB skala kota/kabupaten menimbulkan dampak yang begitu besar, salah satunya aspek ekonomi dan sosial di masyarakat.
Namun demikian, Prof. Pandu menyatakan ketika PSSB ini diterapkan dalam skala komunitas, protokol kesehatan harus tetap berjalan, seperti tidak bepergian jika tidak ada keperluan, kemudian keluar rumah harus menggunakan masker serta rajin mencuci tangan.
"Supaya kita membuat virus itu tidak pergi dari satu orang ke orang lain. Jadi kewajibannya adalah semua masyarakat wajib menggunakan masker bila keluar. Itu vaksin yang kita punya," katanya.
Ahli Epidemiologi yang menjadi rujukan nasional ini menjelaskan ketika di suatu wilayah ditemukan warga yang terpapar COVID-19, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi atau penelusuran, mulai jumlah warga yang terpapar hingga ada berapa rumah tangga yang terinfeksi.
Dari hasil itu, lanjut dia, bisa diambil kesimpulan melalui pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan kemudian seperti apakah perlu dilakukan karantina skala rumah atau lingkup kampung.
"Jadi, pendekatannya karantina rumah, atau karantina kampung. Jadi tidak perlu sampai karantina kota. Karena karantina kota itu dampaknya besar untuk seluruh anggota dan penurunan virus corona ini kan sebetulnya klaster per klaster," ujar Prof Pandu.
Anggota Tim Gugus Tugas Nasional sebagai pakar modelling ini mengakui bahwa sebenarnya identifikasi-identifikasi tersebut telah diterapkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Kota Pahlawan.
Bahkan, lanjut dia, hal ini telah berjalan di Surabaya melalui Satgas COVID-19 Wani Jogo Suroboyo di tingkat kampung atau RW. "Nah klaster-klaster itu sebetulnya kan Ibu Risma sudah identifikasi, bagus menggunakan konsep kampung, konsep RW. Itu jauh lebih substansi dan jauh lebih bertahan lama," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan sebelumnya pihaknya telah mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur agar PSBB di Surabaya tidak diperpanjang supaya ekonomi masyarakat dapat berjalan.
Namun, lanjut dia, ketika PSBB skala kota ini dihentikan, maka jangan sampai nanti angka penularan itu bertambah.
"Jangan sampai karena itu kemudian kita naik lagi. Artinya kita harus sangat-sangat disiplin, menjaga jaga jarak (physical distancing) dan menjaga kebersihan," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Dengan PSBB berskala komunitas itu akan lebih substansi karena yang menjaga dan mengawasi semuanya adalah anggota komunitas. Sehingga pemerintah daerah/kota itu hanya memberikan bantuan yang diperlukan kepada kebutuhan spesifik tertentu," kata Prof. Pandu saat konferensi video bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Senin.
Menurut dia, Surabaya Raya tidak seharusnya diterapkan dalam skala kota atau kabupaten, namun lebih tepat jika diterapkan dalam skala lebih kecil seperti berbasis komunitas, lingkup kampung atau Rukun Warga (RW).
Penerapan PSBB skala kota/kabupaten menimbulkan dampak yang begitu besar, salah satunya aspek ekonomi dan sosial di masyarakat.
Namun demikian, Prof. Pandu menyatakan ketika PSSB ini diterapkan dalam skala komunitas, protokol kesehatan harus tetap berjalan, seperti tidak bepergian jika tidak ada keperluan, kemudian keluar rumah harus menggunakan masker serta rajin mencuci tangan.
"Supaya kita membuat virus itu tidak pergi dari satu orang ke orang lain. Jadi kewajibannya adalah semua masyarakat wajib menggunakan masker bila keluar. Itu vaksin yang kita punya," katanya.
Ahli Epidemiologi yang menjadi rujukan nasional ini menjelaskan ketika di suatu wilayah ditemukan warga yang terpapar COVID-19, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi atau penelusuran, mulai jumlah warga yang terpapar hingga ada berapa rumah tangga yang terinfeksi.
Dari hasil itu, lanjut dia, bisa diambil kesimpulan melalui pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan kemudian seperti apakah perlu dilakukan karantina skala rumah atau lingkup kampung.
"Jadi, pendekatannya karantina rumah, atau karantina kampung. Jadi tidak perlu sampai karantina kota. Karena karantina kota itu dampaknya besar untuk seluruh anggota dan penurunan virus corona ini kan sebetulnya klaster per klaster," ujar Prof Pandu.
Anggota Tim Gugus Tugas Nasional sebagai pakar modelling ini mengakui bahwa sebenarnya identifikasi-identifikasi tersebut telah diterapkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Kota Pahlawan.
Bahkan, lanjut dia, hal ini telah berjalan di Surabaya melalui Satgas COVID-19 Wani Jogo Suroboyo di tingkat kampung atau RW. "Nah klaster-klaster itu sebetulnya kan Ibu Risma sudah identifikasi, bagus menggunakan konsep kampung, konsep RW. Itu jauh lebih substansi dan jauh lebih bertahan lama," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan sebelumnya pihaknya telah mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur agar PSBB di Surabaya tidak diperpanjang supaya ekonomi masyarakat dapat berjalan.
Namun, lanjut dia, ketika PSBB skala kota ini dihentikan, maka jangan sampai nanti angka penularan itu bertambah.
"Jangan sampai karena itu kemudian kita naik lagi. Artinya kita harus sangat-sangat disiplin, menjaga jaga jarak (physical distancing) dan menjaga kebersihan," kata dia.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020