Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun menyatakan bahwa sebanyak 2.761 orang warga setempat terdata masuk kuota tambahan sebagai penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat sebagai penanganan dampak COVID-19.
Koordinator Daerah Program Sembako Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun Wahyu Sulistyono di Madiun, Senin, mengatakan, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) nantinya bisa mencairkan bantuan paket bahan pangan senilai Rp200 ribu per bulan.
"Ada kuota tambahan dari pusat dan saat ini mulai pendistribusian untuk kartu keluarga sejahtera (KKS). Kami jadwalkan selesai Selasa depan dan pencairannya diupayakan setelah itu," ujar Wahyu.
Menurut dia, penambahan kuota BPNT tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memberikan penanganan sebagai dampak sosial wabah COVID-19.
"Sebelumnya jumlah penerima BPNT pusat di Kota Madiun ada 4.521 KPM. Dengan tambahan ini sekarang menjadi 7.282 KPM," katanya.
Ia menjelaskan, data tambahan tersebut sepenuhnya dari pemerintah pusat. Artinya, bukan usulan dari pemerintah daerah. Namun, tetap mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Data kuota tambahan tersebut, kebanyakan dari warga yang sudah tercatat sebagai penerima BPNT daerah, yakni program BPNT yang dimiliki oleh Pemkot Madiun.
Oleh karena itu, banyak dari penerima yang berstatus pengalihan. Dari penerima BPNT daerah menjadi BPNT pusat.
Sedangkan, kuota BPNT daerah yang berkurang akan dialihkan kepada masyarakat lain yang belum terdata. Artinya, cakupan penerimaan BPNT semakin luas.
"Data penerima semua dari pusat. Setelah kami cek, ternyata banyak yang sudah terdaftar di BPNT daerah. Status mereka langsung kita alihkan. Prinsipnya tidak ada penerima ganda," tegasnya.
Masyarakat tidak perlu resah terkait pendistribusian KKS. Sebab, sudah dilakukan penjadwalan masing-masing kelurahan. Itu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan massa.
Bagi, warga yang terlambat datang sesuai jadwal, bisa mengambil di lain waktu selama masa pendistribusian. Bahkan, petugas akan mengirim kartu secara "door to door" untuk warga lansia yang memiliki keterbatasan datang.
"Mekanisme pencairannya sama dengan BPNT yang dulu, yakni di agen dan e-warong yang sudah ada. Ini program yang sama. Hanya penerimanya diperluas karena wabah COVID-19," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Koordinator Daerah Program Sembako Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun Wahyu Sulistyono di Madiun, Senin, mengatakan, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) nantinya bisa mencairkan bantuan paket bahan pangan senilai Rp200 ribu per bulan.
"Ada kuota tambahan dari pusat dan saat ini mulai pendistribusian untuk kartu keluarga sejahtera (KKS). Kami jadwalkan selesai Selasa depan dan pencairannya diupayakan setelah itu," ujar Wahyu.
Menurut dia, penambahan kuota BPNT tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memberikan penanganan sebagai dampak sosial wabah COVID-19.
"Sebelumnya jumlah penerima BPNT pusat di Kota Madiun ada 4.521 KPM. Dengan tambahan ini sekarang menjadi 7.282 KPM," katanya.
Ia menjelaskan, data tambahan tersebut sepenuhnya dari pemerintah pusat. Artinya, bukan usulan dari pemerintah daerah. Namun, tetap mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Data kuota tambahan tersebut, kebanyakan dari warga yang sudah tercatat sebagai penerima BPNT daerah, yakni program BPNT yang dimiliki oleh Pemkot Madiun.
Oleh karena itu, banyak dari penerima yang berstatus pengalihan. Dari penerima BPNT daerah menjadi BPNT pusat.
Sedangkan, kuota BPNT daerah yang berkurang akan dialihkan kepada masyarakat lain yang belum terdata. Artinya, cakupan penerimaan BPNT semakin luas.
"Data penerima semua dari pusat. Setelah kami cek, ternyata banyak yang sudah terdaftar di BPNT daerah. Status mereka langsung kita alihkan. Prinsipnya tidak ada penerima ganda," tegasnya.
Masyarakat tidak perlu resah terkait pendistribusian KKS. Sebab, sudah dilakukan penjadwalan masing-masing kelurahan. Itu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan massa.
Bagi, warga yang terlambat datang sesuai jadwal, bisa mengambil di lain waktu selama masa pendistribusian. Bahkan, petugas akan mengirim kartu secara "door to door" untuk warga lansia yang memiliki keterbatasan datang.
"Mekanisme pencairannya sama dengan BPNT yang dulu, yakni di agen dan e-warong yang sudah ada. Ini program yang sama. Hanya penerimanya diperluas karena wabah COVID-19," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020