Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berharap media massa berperan memberikan pendidikan politik ke masyarakat, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
"Peran media sangat diharapkan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan dapat menangkal berita-berita hoaks," ujarnya di sela Seminar Pemilihan Serentak 2020 bertema "Jogo Jawa Timur Aman dan Demokratis" yang digelar PWI Jatim di Surabaya, Kamis.
Menurut orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut, peran media massa dalam menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada melalui pemberitaan-pemberitaan sangat besar pengaruhnya.
Selain itu, kata dia, media massa (cetak, daring, dan televisi) sangat berperan dalam memberikan pemberitaan objektif, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, serta berita menyejukkan.
"Harapan kami semua sangat besar terhadap media massa, khususnya di Jatim. Apalagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media massa masih lebih besar dibandingkan media sosial," ucapnya.
Untuk mengatasi gangguan Pilkada serentak 2020, Emil Dardak juga menekankan beberapa hal, antara lain hindari politisasi birokrasi dengan cara menempatkan ASN pada posisi netral, hindari program dan kegiatan pemerintah serta fasilitas negara untuk kampanye.
Kedua, lanjut dia, hindari politik uang dengan tidak menggunakan politik uang untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. "Lakukanlah langkah mencerdaskan politik masyarakat untuk tidak melakukan money politic," kata mantan Bupati Trenggalek tersebut.
Tak itu saja, ia juga berpesan pihak terkait tidak menggunakan ujaran kebencian, hoaks, kampanye hitam dan lainnya melalui media massa, media elektronik, media sosial dan ruang publik.
"Lalu, pelanggaran harus ditindak tegas agar tercapai Pilkada berintegritas dan berkualitas. Selanjutnya, terkait sengketa hasil Pilkada hendaknya para pasangan calon serta pendukungnya harus siap menang dan siap kalah," katanya.
Sementara itu, Seminar Pemilihan Serentak 2020 digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Ke-74.
Ketua PWI Jatim Ainur Rohim menyampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers mempunyai fungsi pendidikan nonformal, yakni memberikan berita-berita politik yang muncul di dalam agenda politik seperti Pilkada, Pileg, Pilpres kepada publik.
"Media massa harus memberikan ruang sejauh bisa mengemas ide-ide cemerlang, inovatif dan dikomunikasikan di publik lewat media massa," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Peran media sangat diharapkan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan dapat menangkal berita-berita hoaks," ujarnya di sela Seminar Pemilihan Serentak 2020 bertema "Jogo Jawa Timur Aman dan Demokratis" yang digelar PWI Jatim di Surabaya, Kamis.
Menurut orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut, peran media massa dalam menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada melalui pemberitaan-pemberitaan sangat besar pengaruhnya.
Selain itu, kata dia, media massa (cetak, daring, dan televisi) sangat berperan dalam memberikan pemberitaan objektif, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, serta berita menyejukkan.
"Harapan kami semua sangat besar terhadap media massa, khususnya di Jatim. Apalagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media massa masih lebih besar dibandingkan media sosial," ucapnya.
Untuk mengatasi gangguan Pilkada serentak 2020, Emil Dardak juga menekankan beberapa hal, antara lain hindari politisasi birokrasi dengan cara menempatkan ASN pada posisi netral, hindari program dan kegiatan pemerintah serta fasilitas negara untuk kampanye.
Kedua, lanjut dia, hindari politik uang dengan tidak menggunakan politik uang untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. "Lakukanlah langkah mencerdaskan politik masyarakat untuk tidak melakukan money politic," kata mantan Bupati Trenggalek tersebut.
Tak itu saja, ia juga berpesan pihak terkait tidak menggunakan ujaran kebencian, hoaks, kampanye hitam dan lainnya melalui media massa, media elektronik, media sosial dan ruang publik.
"Lalu, pelanggaran harus ditindak tegas agar tercapai Pilkada berintegritas dan berkualitas. Selanjutnya, terkait sengketa hasil Pilkada hendaknya para pasangan calon serta pendukungnya harus siap menang dan siap kalah," katanya.
Sementara itu, Seminar Pemilihan Serentak 2020 digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Ke-74.
Ketua PWI Jatim Ainur Rohim menyampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers mempunyai fungsi pendidikan nonformal, yakni memberikan berita-berita politik yang muncul di dalam agenda politik seperti Pilkada, Pileg, Pilpres kepada publik.
"Media massa harus memberikan ruang sejauh bisa mengemas ide-ide cemerlang, inovatif dan dikomunikasikan di publik lewat media massa," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020