Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meminta masyarakat tidak panik, namun tetap waspada dalam menghadapi adanya ancaman bencana hydrometeorologi.
"Beda waspada dan panik. Kami ingin warga waspada, bukan panik. Apabila warga waspada maka jika kondisinya ada bencana maka bisa lebih tertata," ujarnya di sela meninjau kesiapan posko siaga darurat penanggulangan bencana hydrometeorologi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim di Sidoarjo, Kamis.
Bencana hydrometeorologi merupakan bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, seperti banjir, longsor hingga puting beliung.
Di Jatim, sebelumnya Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan status siaga darurat bencana hydrometeorologi melalui surat keputusan (SK) Nomor 188/650/KPTS/013/2019 tertanggal 16 Desember 2019.
Dalam kesempatan tersebut, orang nomor dua di Pemprov Jatim itu membahas terkait pembuatan rencana operasi (renops) dalam rangka penanganan bencana hydrometeorologi.
Untuk itulah ia bersama BPBD Jatim akan segera menginventarisasi langkah-langkah yang dimungkinkan untuk mengantisipasi kesiapsiagaan atau kecepatan merespons saat terjadi bencana.
"Semua sudah sepakat bahwa akan dibedah satu per satu dengan instansi terkait, mengenai draft renops yang sudah disusun. Mulai dari bagian mana yang mengurusi logistik, komunikasi, hingga langkah preventif seperti susur sungai dan susur bukit," ucapnya.
Mantan Bupati Trenggalek itu menambahkan, dalam kesiapan penanganan penanggulangan bencana ini kunci utamanya adalah bagaimana kecepatan dan respons yang diberikan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jatim Subhan Wahyudiono juga menyampaikan bahwa masyarakat harus waspada dan mengamati beberapa daerah, seperti aliran Kali Lamong, mulai Mojokerto dan Gresik, lalu Kali Malang yang ada di Pasuruan serta kali lainnya.
"Daerah-daerah yang mendekati seperti itu harus dipantau untuk kewaspadaannya," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Beda waspada dan panik. Kami ingin warga waspada, bukan panik. Apabila warga waspada maka jika kondisinya ada bencana maka bisa lebih tertata," ujarnya di sela meninjau kesiapan posko siaga darurat penanggulangan bencana hydrometeorologi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim di Sidoarjo, Kamis.
Bencana hydrometeorologi merupakan bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, seperti banjir, longsor hingga puting beliung.
Di Jatim, sebelumnya Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan status siaga darurat bencana hydrometeorologi melalui surat keputusan (SK) Nomor 188/650/KPTS/013/2019 tertanggal 16 Desember 2019.
Dalam kesempatan tersebut, orang nomor dua di Pemprov Jatim itu membahas terkait pembuatan rencana operasi (renops) dalam rangka penanganan bencana hydrometeorologi.
Untuk itulah ia bersama BPBD Jatim akan segera menginventarisasi langkah-langkah yang dimungkinkan untuk mengantisipasi kesiapsiagaan atau kecepatan merespons saat terjadi bencana.
"Semua sudah sepakat bahwa akan dibedah satu per satu dengan instansi terkait, mengenai draft renops yang sudah disusun. Mulai dari bagian mana yang mengurusi logistik, komunikasi, hingga langkah preventif seperti susur sungai dan susur bukit," ucapnya.
Mantan Bupati Trenggalek itu menambahkan, dalam kesiapan penanganan penanggulangan bencana ini kunci utamanya adalah bagaimana kecepatan dan respons yang diberikan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jatim Subhan Wahyudiono juga menyampaikan bahwa masyarakat harus waspada dan mengamati beberapa daerah, seperti aliran Kali Lamong, mulai Mojokerto dan Gresik, lalu Kali Malang yang ada di Pasuruan serta kali lainnya.
"Daerah-daerah yang mendekati seperti itu harus dipantau untuk kewaspadaannya," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020